Pakar Hukum Sebut KPK perlu lakukan pendekatan berbeda untuk berantas korupsi di Papua

Dengan intensnya para pejabat Papua terjerat kasus korupsi mulai dari bupati hingga gubernur, Pakar Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen), Elias Hence Thesia menyebutkan KPK perlu pendekatan berbeda dan serius.

Hal itu disampaikan Elias kepada Tribun-Papua.com saat dihubungi di Kota Jayapura, Papua, Jumat (27/1/2023).

“Ini sebetulnya desakan dari dulu, seharusnya KPK sudah lebih serius lagi memberantas kasus korupsi di Papua, jadi memang di sini ada gerakan-gerakan politik di mana dulu Gubernur Papua sempat mau diperiksa, tetapi ada gerakan massa sehingga langkah KPK terhambat,” jelasnya.

Elias mengatakan, hal tersebut terus berulang sehingga pendekatan yang harus dilakukan KPK harus lebih serius dan berbeda, di mana untuk menangani kasus korupsi Papua maka perlu melibatkan komponen penegak hukum, masyarakat, ataupun tokoh masyarakat.

“Ini fungsinya bagaimana supaya mereka dapat mengawasi pejabat-pejabat di daerah, karna khususnya dana yang dikucurkan ke Papua tentu sangat besar sekali, maka pengawasannya juga harus ekstra,” tandasnya.

Lelaki asal Sorong, Papua Barat Daya itu menjelaskan secara umum, jika ditinjau lebih dalam dana-dana tersebut terkesan tidak ada pertanggungjawaban secara baik.

“Jadi memang bagi saya dari sisi hukum, maka KPK harus lebih serius dalam meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum,” pintanya.

Baca juga: Duduk Perkara Johannes Rettob Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejati Papua: 4 Kali Diperiksa KPK

Ia menambahkan, komponen masyarakat yang perlu dilibatkan yaitu tokoh masyarakat, adat dan agama di Papua untuk bersama-sama mengawasi para pejabat termasuk gerak-geriknya di daerah.

“Masyarakat di Papua harus lebih berinisiatif untuk membantu KPK dalam memberantas korupsi, karena memang kasus di Papua yang paling terkenal sejak dulu adalah korupsi dan pelanggaran HAM,” bebernya.

Kemudian, Elias mengatakan, saat ini belum seluruhnya para pejabat di Papua diperiksa oleh KPK sehingga harapan untuk KPK agar lebih ditelusuri mendalam hingga ke daerah-daerah di Papua.

“Karena ini yang menjadi rahasia umum yang korupsi itu trennya bukan hanya gubernur atau bupatinya, tetapi sampai ke kepala kampung atau kepala desa juga harus diawasi dan diperiksa,” harap Elias.

Ia meminta dengan tegas agar KPK juga dapat menyoroti soal penggunaan desa pada beberapa daerah di Papua yang dinilai tidak transparan. “Ini menjadi masalah di Papua hari ini, karena mungkin belum ada tindakan yang serius sehingga tidak timbul ke permukaan,” katanya.