Portalnawacita – Pemerintah terus berkomitmen memperluas implementasi Program BBM Satu Harga di seluruh wilayah NKRI. Program ini merupakan bagian dari implementasi visi Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menjamin ketersediaan dan keadilan di bidang energi diseluruh wilayah NKRI.
Sejak Program itu digulirkan pada 2016 lalu, sudah dibangun 170 penyalur BBM satu harga. Target Pemerintah, empat tahun ke depan, atau hingga 2024 harus terbangun 330 unit lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh wilayah NKRI.
Dari 330 unit lembaga penyalur BBM satu harga tersebut, sebanyak 83 lembaga penyalur akan dibangun di tahun 2020, dengan fokus lokasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Indonesia. Meliputi Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Papua.
Adapun 83 lokasi ini mencakup 13 kecamatan di Sumatera, 13 di Kalimantan, 17 di Bali, 5 di NTB, dan 16 di NTT, 22 di Sulawesi dan Maluku, dan 14 kecamatan di Papua.
Dengan demikian, maka pada akhir 2020 BBM 1 harga akan tersebar di 20 provinsi, 70 kabupaten dan 83 kecamatan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Jika target 330 penyalur tercapai, maka pada 2024 akan ada 500 penyalur BBM satu harga.
Semua lembaga penyalur BBM satu harga tersebut dibangun oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH). Adapun kuota penyaluran BBM mengikuti kebutuhan tiap daerah dan menjadi bagian dari kuota nasional.
Komite BPH Migas, Ibnu Fajar, mengatakan, BBM yang disalurkan dalam program BBM satu harga ini yakni Premium dan Solar. Kedua jenis BBM itu masing-masing dijual Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter.
Selama ini pembangunan penyalur BBM 1 harga sering kali terkendala kondisi geografis di wilayah 3T, dan diperlukan bantuan dari kepala daerah.
“Program BBM 1 harga ini adalah program percepatan pengadaan BBM di daerah, tapi memang ada saja kendalanya. Tahun lalu kendalanya seperti misalnya perizinan, tata ruang wilayah yang tidak sesuai, atau pengusaha yang mundur dari komitmen,” kata Ibnu.
Kita tentu masih ingat pernyataan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan di DPR, Jakarta, tanggal 16 Agustus dua tahun lalu. Jokowi menegaskan bahwa program BBM satu harga antara lain bertujuan, agar masyarakat di wilayah beranda depan Indonesia bisa mendapatkan harga BBM yang sama. Mereka tidak lagi membeli harga BBM berkali-kali lipat dibanding di pulau Jawa.
“Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di 15 pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa,” kata Jokowi di hadapan para Wakil Rakyat di DPR RI, Kamis (16/8/2018).
Sebagai bangsa, kita mengapresiasi kebijakan dan upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah, termasuk melalui program BBM Satu Harga ini. Dengan program tersebut, maka seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terdepan bisa merasakan keadilan yang sama dengan di kota-kota besar, setidaknya keadilan di bidang distribusi energi. [*]
More Stories
Kebijakan Pemekaran Jadi Kunci Membaiknya Keamanan dan Majunya Kesejahteraan Papua
Pengukuhan Lukas Enembe oleh DAP Adalah Kekeliruan dan Tak Sesuai Statuta
Lukas Enembe Kembali Provokasi Publik Opinikan Kasusnya Berhubungan dengan Pendanaan DOB