Portalnawacita – Hasil survei yang dilakukan Wahid Institute menunjukkan trend intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Menurut Direktur Wahid Institue, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, dari hasil kajian yang dilakukan Wahid Institute ada sekitar 0,4 persen atau sekitar 600 ribu jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan radikal. Data ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa.
Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekeraan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal antara lain, intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya), dan revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).
Menurutnya ada sekelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, yakni bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan, jumlahnya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1 persen. Sedangkan, sikap intoleransi di Indonesia, menurut Yenny juga cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46 persen dan saat ini menjadi 54 persen.
Yenny menyatakan apresiasinya atas langkah Pemerintah kini yang melarang menyampaikan ujaran kebencian. Menurutnya, ujaran kebencian akan memberikan dampak sangat besar terhadap radikalisme dan intoleransi.
Pemerintahan periode kedua Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan akan meningkatkan keseriusan menangani radikalisme di Indonesia. Presiden Jokowi tidak hanya menyoal penindakan, tapi juga berusaha mengubah persepsi masyarakat terhadap istilah radikalisme. Sebab, Gerakan radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan, karenanya mulai digiatkan di area universitas dan pada generasi muda.
Presiden Jokowi akan mengambil langkah tegas dan akan melibatkan banyak pihak demi melakukan deradikalisasi.[*]
More Stories
Kebijakan Pemekaran Jadi Kunci Membaiknya Keamanan dan Majunya Kesejahteraan Papua
Pengukuhan Lukas Enembe oleh DAP Adalah Kekeliruan dan Tak Sesuai Statuta
Lukas Enembe Kembali Provokasi Publik Opinikan Kasusnya Berhubungan dengan Pendanaan DOB