Surat Izin Keluar Masuk Jakarta Butuh Penjamin, Warga yang Meminta Tidak Boleh Mendadak

PortalNawacita – Surat izin keluar masuk (SIKM) menjadi dokumen yang sangat dibutuhkan untuk mengakses DKI Jakarta saat ini.

Untuk bisa mendapatkannya masyarakat perlu memohon  dan menempuh prosesnya, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Beni Aguscandra.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan permohonan secara mendadak.

Selain itu, dia menyampaikan terdapat komponen penting dalam surat izin keluar masuk, yakni penjamin.

“Jangan mendadak ya. Karena permohonan lumayan banyak, tenaga SDM serta infrastruktur kami terbatas sebaiknya 2-3 hari sebelum berangkat ya,” kata Beni mengingatkan warga dalam diskusi daring terkait SIKM yang disiarkan langsung dalam kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis, 28 Mei 2020, seperti dilaporkan Antara.

Dalam jangka waktu 2 hingga 3 hari itu dipastikan petugas akan merespon permohonan SIKM, jika ada persyaratan yang kurang atau tidak lengkap sehingga permohonan ditolak maka pemohon dapat mengulang pengajuan SIKM dengan melengkapi data yang kurang.

Beni pun mengingatkan SIKM hanya diterbitkan untuk sektor-sektor berjumlah 11 sektor yang dikecualikan dalam Pergub DKI 47/2020 tentang Pembatasan Keluar Masuk DKI Jakarta dalam rangka mencegah Penyebaran COVID-19.

Ia mengatakan sektor usaha yang dimaksud antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu serta sektor yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, pariwisata dan sektor usaha lainnya tidak termasuk di dalam 11 sektor usaha yang diizinkan untuk beroperasi selama masa pandemi COVID-19.

Kemudian, untuk pengurusan SIKM tersebut, Benni mengatakan bahwa SIKM diproses secara daring dan menggunakan sistem jaminan untuk 11 sektor usaha tersebut.

“Misalnya konstruksi, itu bisa dilakukan dengan memakai sistem tanggungan. Artinya seorang mandor menanggung maksimal 20 tukang (yang akan masuk wilayah Jabodetabek),” kata dia.

Itu berarti penjamin, baik mandor, perusahaan atau pemilik rumah yang mempekerjakan pekerja bangunan dari daerah luar Jabodetabek adalah pihak yang diperbolehkan membuatkan SIKM bagi pekerjanya untuk bisa masuk kembali ke Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Jika diajukan secara mendadak, dikhawatirkan permohonan SIKM belum selesai diproses padahal pemohon harus segera berangkat.

Hal ini terjadi pada salah satu pemudik dari Stasiun Gambir yang berakhir menjalani karantina di Gedung KONI akibat tidak memiliki SIKM.


“Tanggal 25 Mei 2020 saya mengajukan surat pembuatan SIKM melalui websitenya, tapi hasilnya baru keluar tanggal 26 Mei 2020 dan ditolak dengan keterangan scan KTP tidak ada, itu sekitar pukul 14.30 WIB. Sedangkan saya berangkat sudah dari pukul 13.00 WIB. Ya sudahlah mau bagaimana lagi,” kata Arif saat diwawancarai di sela-sela kegiatan isolasinya, Rabu.

Untuk menghindari hal serupa Beni mengharapkan agar imbauan itu diikuti oleh masyarakat yang mengajukan SIKM sehingga sesuai dengan aturan yang saat ini diterapkan.[*]

pikiran-rakyat.com