Program Prioritas Pemerintah untuk Menjawab Tantangan Ekonomi

portalnawacita.com – Ketidakpastian ekonomi global telah membuat banyak negara terkena dampaknya. Demikian juga Indonesia. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menggulirkan 5 Program Prioritas.

Lima prioritas program kerja Jokowi-Ma’ruf adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Pelaksanaan 5 prioritas pemerintah pusat bertujuan mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Implementasi dari lima program prioritas itu, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi menggagas 15 program prioritas. Semuanya merupakan terjemahan teknis dari visi dan misi presiden di bidang perekonomian, sekaligus sebagai peta jalan kebijakan ekonomi Indonesia.

Ini untuk menjawab bonus demografi yang sedang berlimpah di Indonesia. Penduduk dengan usia produktif harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa menjadi daya dorong pertumbuhan ke depan. Untuk mendorongnya dibutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga tenaga-tenaga muda yang menjadi aset bangsa bisa masuk dalam pusaran kemajuan secara maksimal.

Kelimabelas program itu antara lain adalah mandatori kebijakan B30 sebagai salah satu langkah untuk mengurangi impor BBM yang semakin tinggi dan memberatkan neraca pembayaran kita. Program ini maknanya meningkatkan kandungan BBM terbarukan dalam komposisi penggunaan BBM. Dengan penggunaan CPO atau minyak lain sebagai campuran BBM sekaligus membuat hasil CPO kita tidak bergantung lagi pada pasar dunia. Indonesia bisa memanfaatkan sendiri hasil olahan CPO untuk bahan bakarnya.

Berikutnya adalah perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di mana antara pekerja dan pengusaha diusahakan tercipta hubungan mutualisme yang saling memberikan manfaat secara maksimal. Bukan hanya itu, peningkatan kesejahteraan pekerja harus didukung juga dengan peningkatan produktivitas. Pemerintah sendiri perlu menyiapkan tenaga-tenaga terampil pada lulusan sekolah agar ketika masuk ke dunia kerja mereka sudah punya daya tawar yang cukup.

Juga ada kebijakan jaminan produk halal sebagai cerminan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Melalui jaminan produk halal ini, negara meletakkan perhatian agar masyarakatnya bisa menjalankan kehidupan dengan baik dengan tidak melanggar normal agama yang dipercayainya.

Sebagai negara tropis bahan baku alami untuk farmasi sangat banyak di Indonesia. Oleh sebab itu, industri farmasi kita perlu didorong agar tidak hanya mengandalkan hasil-hasil riset dari luar. Tapi, bisa mengembangkan sendiri risetnya demi menciptakan produk-produk obat yang dibutuhkan. BUMN-BUMN farmasi bisa menjadi lokomotif untuk memaksimalkan divisi riset dan pengembangannya.

Yang tak kalah pentingnya adalah berkenaan dengan pembaruan UU Perpajakan yang menekankan sisi keadilan, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha. Sementara itu, dari sisi kredit bagi pengusaha kecil, program KUR akan lebih dimaksimalkan, baik dari sisi besaran maupun cakupannya.

Juga Program kartu prakerja yang ditawarkan Presiden Jokowi dalam kampanyenya juga akan menjadi titik tolak peningkatan kualitas pekerja Indonesia. Selain itu, pembangunan Indonesia dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi juga menjadi perhatian. Setiap kawasan akan dikembangkan sesuai dengan potensinya.

juga akan memaksimalkan gasifikasi batubara dan pengembangan holtikultura berorientasi ekspor dengan memperkuat kemitraan pertanian berbasis teknologi.

Untuk lebih mengefisienkan anggaran pemerintah, perlu terus memacu percepatan elektronifikasi sistem keuangan daerah. Ini untuk menghindari berbagai inefisiensi anggaran di daerah. Sudah jadi rahasia umum, kemampuan daerah dalam mengelola anggaran sangat memprihatinkan. Banyak pejabat daerah yang salah kelola anggaran yang menyebabkan alokasi program tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demikian juga menciptakan omnibus law, khususnya untuk mempercepat proses penyerapan tenaga kerja. Payung hukum ini diperkirakan akan mampu memangkas segala restriksi yang menjadi hambatan investasi yang pada akhirnya menjadi penghalang terbukanya lapangan pekerjaan buat rakyat.

Semua program yang menjadi prioritas Kementerian Koordinator Perekonomian merupakan terjemahan dari visi dan misi Presiden Jokowi dalam lima tahun ke depan.

Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sasaran dari program prioritas ini salah satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kemudian meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif), mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainibilty), dan meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness).

Ada beberapa kriteria program yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Pertama, bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua, bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja kementerian/lembaga lain. Ketiga, berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Keempat atau terakhir, menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech.[*]