Laut, Masa Depan Bangsa

PortalNawacita.com – Judul tulisan di atas di-qoute dari visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikumandangkan pasca pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2014-2019.

Kendati visi ini tidak digemakan lagi di awal masa Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, namun visi itu tersirat dalam 5 program prioritas pemerintahannya. Ada yang mengatakan, visi poros maritim telah bergeser menjadi poros investasi. Itu tidak seluruhnya salah. Karena memang sebuah negara besar yang sedang gencar membangun infrastruktur tentu butuh investasi yang besar pula. Karenanya, dalam 5 program prioritas tersebut harus dijalankan secara sinergis dan berorientasi investasi.

Infrastruktur maritim yang sudah dibangun di periode pertama Pemerintahan Jokowi perlu dudukung dengan aspek-aspek lain agar dapat berfungsi optimal untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebut saja, misalnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, birokrasi dan regulasi yang lebih sederhana, serta budaya dan etos kerja yang lebih transformatif.

Hal-hal mendasar yang masih relevan untuk dipedomani dalam rangka pencapaian visi tersebut adalah:

LIMA PILAR POROS MARITIM DUNIA

• Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
• Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
• Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
• Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
• Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Tiga kata kunci dari lima pilar itu yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu:

1. KEDAULATAN. Mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
2. KEBERLANJUTAN. Mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
3. KESEJAHTERAAN Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim telah dilakukan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI.[*]