Pemerintah Resmi Buka Sekolah di Zona Kuning

PortalNawacita – Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional Covid-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah pusat telah memutuskan untuk membuka sekolah di zona kuning.

Menurut Doni, keputusan ini setelah melihat Indonesia perkembangan Covid-19 selama lima bulan ini dan ternyata dari 514 kabupaten/kota tidak semua wilayah nasional memiliki resiko yang sama. Artinya ada daerah kabupaten/kota yang resikonya tinggi, ada daerah kabupaten/kota resikonya sedang, resiko rendah, dan tidak terdampak.

“Sampai hari ini ada 35 kabupaten/kota yang tidak terdampak dan sedangkan ada 51 kabupaten/kota yang tidak ada kasus baru, angka kematiannya nol dan angka sembuhnya telah mencapai 100 persen,” kata Doni pada acara Konferensi Pers tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang berlangsung secara daring pada Jumat (7/8/2020).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) ini menuturkan, berdasarkan peta, Minggu (2/8/2020), terdapat 163 zona kuning yang kiranya nanti ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka.

Kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada zona kuning ini, lanjut Doni sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Polanya hampir sama dengan pembukaan zona hijau. Termasuk, kebijakan untuk menetapkan sekolah kembali dibuka ini dikembalikan kepada daerah terhadap para bupati, wali kota, dan gubernur. Pasalnya, para pejabat tersebut yang paling mengetahui situasi di daerah masing-masing.

Selain pemda, keputusan untuk melakukan KBM kembali di zona kuning menjadi hak pengelola sekolah yaitu para guru yang mana nanti dibimbing oleh kepala dinas pendidikan, termasuk partisipasi dari orang tua. Hal ini untuk mengantisipasi ketika sekolah dibuka segala resiko telah diperhitungkan.

Artinya harus seminimal mungkin adanya resiko, sehingga yang memulai kegiatan diawali dengan pra kondisi juga dilakukan simulasi-simulasi termasuk kebutuhan-kebutuhan alat pendukung untuk mengurangi resiko termasuk sosialisasi tentang penggunaan masker, jaga jarak, tersedianya hand sanitizer, cuci tangan, dan seluruh alat pendukung lainnya untuk bisa mengurangi resiko.

“Beberapa daerah telah mencoba untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka dalam hal pra kondisi dan juga simulasi. Kita melihat juga daerah-daerah yang memulai ternyata tidak mudah juga. Ada sekelompok orang tua murid yang belum mengizinkan anaknya mengikuti KBM tatap muka,”ujarnya.

Doni menyebutkan, pertimbangan pembukaan sekolah di zona kuning ini juga berdasarkan masukan dari sejumlah pihak termasuk keluhan dari sebagian orang tua akan kendala menjalankan pendidikan jarak jauh (PJJ).

Kendati demikian, pemerintah memutuskan untuk mempertimbangkan kesehatan dan pendidikan peserta didik sama penting. “Mereka harus tetap sehat dan tetap mendapatkan pelajaran dengan wajar dan baik sehingga seluruh harapan dari masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.

Untuk itu, Doni menilai, pertemuan lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk memutuskan sekolah zona kuning kembali dibuka sangat penting, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih aktual dari para pejabat di tingkat pusat. Ada pun harapannya agar seluruh pengambil kebijakan di daerah mampu melakukan berbagai macam tahapan mulai dari sosialisasi melibatkan seluruh komponen. Dalam hal ini, para tokoh ada di daerah, para ulama, budayawan, tokoh-tokoh formal maupun non formal lainnya. Dengan harapan program-program yang diberikan kepada daerah untuk mulai bisa efektif.

Doni juga menjelaskan, selama wabah ini masih ada dan badan-badan dunia belum mencabut status kedaruratan kesehatan tentang Covid-19, maka seluruh resiko pasti ada. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan semua pihak. Pasalnya, memilih tetap mengikuti pelajaran dengan metode virtual ditemukan sejumlah masalah, dan untuk tatap muka juga sama halnya.

Untuk itu, Doni mengajak semua pihak untuk mencari solusi terbaik sehingga peserta didik tetap aman dalam mengikuti KBM.

“Oleh karenanya dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak perlu saling menyalahkan. Apapun kebijakan kita lakukan pasti ada resikonya. Ini adalah status darurat kebencanaan di bidang kesehatan dan semua masalah terjadi di seluruh dunia. Tidak ada negara satupun yang terbebas dari masalah Covid-19. kesempatan ini peluang bagi kita semua bekerja sama bertukar pikiran dan saling mengisi dan melengkapi sehingga seluruh persoalan yang ada di tiap-tiap daerah sehingga bisa ditemukan solusi terbaik,” ucapnya.[*]

BeritaSatu.com