Isu Sensitif: Politik Identitas Mengganggu Pemilihan Presiden 2024

Menjelang perhelatan Pemilu 2024 seluruh elemen masyarakat perlu mewaspadai bahaya politik identitas yang dapat mengancam proses pemilihan dan persatuan bangsa. Sejarah pemilihan sebelumnya, seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, menunjukkan bagaimana politik identitas yang kuat dapat memecah belah masyarakat menjadi kubu yang saling berlawanan. Politik identitas sering dikonotasikan dengan hal-hal negatif, dianggap sebagai teknik promosi politik yang mengedepankan identitas daripada gagasan.

Politik identitas sering kali mempengaruhi kualitas dan kebijakan kandidat yang ditawarkan. Ketika politik identitas mendominasi, pemilih cenderung terfokus pada identitas seperti agama, suku, dan budaya, dan melupakan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan kebijakan yang ditawarkan. Hal ini dapat mengakibatkan pemilihan calon yang tidak memenuhi standar yang seharusnya.

Selain itu, politik identitas dapat membatasi ruang diskusi tentang kebijakan politik dan mendorong munculnya tindakan diskriminatif. Saat politik identitas menjadi fokus utama, pembahasan tentang program dan kebijakan publik seringkali terabaikan. Hal ini menghambat perkembangan diskusi dan memicu tindakan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Penggunaan politik identitas yang berbasis agama juga memiliki potensi untuk memperpecah belah masyarakat. Penggunaan isu keagamaan dalam kampanye politik dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah antara mayoritas dan minoritas di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk waspada terhadap politik identitas dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas, integritas, dan kompetensi mereka.

Pemerintah, melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat peraturan khusus yang mengatur politik identitas dalam pemilihan. Undang-Undang Pemilu sudah melarang penggunaan instrumen SARA atau politik identitas dalam kampanye politik. Sikap waspada masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dengan mengutamakan persatuan, keragaman, dan partisipasi politik yang sehat.

Dengan menghindari problematisasi politik identitas, masyarakat dapat membangun sebuah negara yang inklusif dan kuat, di mana kepentingan seluruh rakyat diwakili secara adil dan demokratis. Penting bagi kita semua untuk menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan substansi, visi, dan kompetensi, serta memperkuat kesadaran akan bahaya politik identitas yang dapat mengancam persatuan dan stabilitas bangsa.