Hikmah Banjir Jakarta dan Pemindahan Ibu Kota Negara

Portalnawacita – Masih segar dalam ingatan kita ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Jakarta yang sudah sekian tahun terus dililit persoalan kepadatan penduduk, macet, dan banjir.

Persis dua pekan setelah usai hari pencoblosan Pilpres 2019 yang hasilnya telah mengantarkan Jokowi ke tampuk Pemerintahan periode ke-2, Jokowi mulai lebih konkret memberikan indikasi lokasi mana yang bakal dipilih untuk IKN baru.

Saat rapat terbatas tentang ‘Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota’, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Dalam rapat itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang saat itu dijabat Bambang Brodjonegoro memaparkan tiga kriteria untuk menjadi lokasi ibu kota baru. Pertama di sekitaran Monas, Jakarta, kedua di kota-kota sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), seperti Jonggol, Jawa Barat, maupun Maja, Banten, dan ketiga berada di luar Pulau Jawa.

Merespon pemaparan Bambang, Jokowi mengatakan, dari data yang diterima, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total penduduk Indonesia. Kemudian jumlah penduduk di Sumatra sekitar 21 persen, Kalimatan 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Papua dan Maluku sekitar 3 persen. 

“Pertanyaannya apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, ada yang 6 persen dan 7 persen dan 3 persen. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” ujar Jokowi.

Untuk masalah kemacetan, kata Jokowi, bukan hanya terjadi di Jakarta. Menurut dia, kemacetan sudah terjadi di sejumlah titik, terutama di Jalur Pantura. Selain itu, Jokowi menyebut segregasi sosial juga sudah keliatan semakin tajam.

Jokowi melanjutkan masalah pencemaran lingkungan juga sudah menghantui wilayah Pulau Jawa. Bahkan, kata mantan Wali Kota Solo itu sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia.

Banjir

Banjir besar di setiap musim hujan ekstrem turut menjadi ancaman di Jakarta. Namun, saat musim kemarau cadangan air bersih yang tersedia hanya 20 persen dari kebutuhan. “Tidak hanya kita bicara sekarang, yang sebelumnya juga menjadi jadi ancaman,” ujar Jokowi saat itu.

Tak hanya itu, Jokowi mengaku mendapat informasi sebanyak 40 ribu hektare lahan produktif telah beralih fungsi di Pulau Jawa setiap tahunnya. Lahan-lahan tersebut beralih fungsi dari sebelumnya sawah menjadi properti. 

Banjir di awal 2020 ini seakan menjadi momentum penting bagi seluruh anak bangsa, tidak hanya untuk mengevaluasi manajemen penanganan dampak ‘air bah’ musiman di Jakarta ini, tetapi sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan retorik, masihkah Jakarta layak menjadi Ibu Kota Negara?

Kita patut mengapresiasi kebjikanan Pemerintah yang telah memilih Kalimantan Timur menjadi lokasi baru IKN menggantikan Jakarta. Juga upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah dalam rangka merealisasikan pemindahan IKN tersebut.

Pemerintah akan duduk bersama dengan Wakil Rakyat untuk membahas konsep IKN yang telah didisain oleh putera-putera terbaik Bangsa Indonesia. Kita berhadap, akan segera ada langkah nyata yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI, sehingga target 2024 kantor-kantor Pemerintah Pusat sudah bisa beroperasi di IKN baru bisa terwujud. Semoga.[*]