Berpikir Tenang Demi Perekonomian di Kenormalan Baru

Oleh Angga Bratadharma

PortalNawacita – PANDEMI covid-19 masih menghantui Indonesia. Apalagi, jumlah orang yang terinfeksi mencatat rekor kenaikan dalam beberapa waktu belakangan ini yakni menembus angka 1.000 orang lebih. Disiplin dan perlindungan diri terhadap virus mematikan itu menjadi penting guna memutus mata rantai penyebaran sekaligus memberikan ketenangan pikiran.

Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis, 11 Juni 2020, pukul 12.00 WIB, terdapat 979 kasus baru covid-19 yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Sementara pasien sembuh bertambah 507 orang menjadi total 12.636 dan pasien meninggal dunia bertambah 41 menjadi total 2.000 orang.

Hal ini menyebabkan secara akumulatif ada 35.295 kasus covid-19 di Indonesia. Jumlah itu dihitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Di sisi lain, penambahan kasus cukup signifikan terjadi beberapa hari belakangan. Selain Rabu, 10 Juni, peningkatan kasus positif terbanyak terjadi pada Selasa, 9 Juni 2020, dengan 1.043 penambahan kasus; Sabtu, 6 Juni 2020 993 kasus baru; dan Kamis, 21 Mei 2020, dengan 973 kasus baru.

Menilik angka yang menembus rekor itu jelas memprihatinkan dan tentu meningkatkan kekhawatiran. Namun, bukan berarti menutup diri dan stres menghadapi kenyataan tersebut. Dalam hal ini, kedisiplinan dan perlindungan diri sekali lagi sangat diperlukan guna memutus penyebaran covid-19. Perlu diingat, jumlah pasien sembuh sudah jauh lebih banyak saat ini.

Membaik di Fase Kenormalan Baru

Dalam program Prime Talk Metro TV, seperti dikutip Jumat, 12 Juni 2020, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai perekonomian Indonesia akan membaik pada fase kenormalan baru (new normal). Namun, hal itu bisa berhasil bila semua pihak tenang dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“New normal ini artinya kita arahkan kegiatan ekonomi juga jalan saja seperti biasa. Namun sistem kesehatan kita perbaiki, memakai masker, cuci tangan menjaga kesehatan kita perbaiki semuanya,” kata Suahasil.

Suahasil mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 tercatat melambat lebih cepat dari perkiraan. Ekonomi tercatat hanya tumbuh 2,97 persen. “Kita biasanya pertumbuhan ekonomi lima persen atau lebih. Kemudian turun 2,97 persen. Kita anggap itu sebagai konsekuensi dari mengurangi penyebaran infeksi dari virus korona ini,” ucap Suahasil.

Di fase kenormalan baru, pemerintah optimistis kondisi tersebut mampu diperbaiki di kuartal II-2020. Tentu dengan dukungan masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam upaya menekan penularan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok tersebut.

“Ini harus kita hadapi karena itu kita pikirkan bahwa kalau penyebaran virus ini sudah mulai berkurang dan mulai agak stabil terutama di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta. Maka kita saatnya untuk memulai kehidupan tetapi dengan gaya yang baru,” ujar Suahasil.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan kebijakan kenormalan baru yang diambil pemerintah perlu diatur sangat rinci di setiap sektor dan skenario. Hal itu, lanjutnya, agar bisa bersamaan menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi Indonesia.

“Ini penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan,” tuturnya.

Salah satu yang harus diperhatikan, masih kata Puan, adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional. Sudah ada laporan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional ada yang terinfeksi virus covid-19, yang artinya bila tidak ada penanganan yang tepat maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan.

“Maka itu perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena pasar tradisional adalah penggerak sektor riil ekonomi rakyat. Saya tekankan juga sosialisasi protokol new normal agar dilakukan sejelas mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan,” ucapnya.

Bersinergi di Pemulihan Ekonomi Nasional

Masyarakat perlu tenang dan disiplin sekarang ini, meski tidak ditampik pandemi covid-19 telah memporak-porandakan perekonomian dan berdampak terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah masyarakat kelas miskin. Namun, perlu diketahui bahwa pemerintah dan pihak terkait terus melakukan berbagai macam upaya.

Paling baru, pemerintah dan OJK bersinergi dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah ditandatangani keputusan bersama Menkeu dan Ketua DK OJK nomor 265/KMK.010/2020 dan nomor SKB-1/D.01/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Keputusan bersama ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka penempatan dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN.

Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. OJK mendukung program pemerintah untuk memberikan subsidi bunga kepada debitur UMKM yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan melakukan penempatan dana kepada bank peserta.

Hal itu dalam rangka memberikan dukungan likuiditas kepada bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang telah melakukan restrukturisasi kredit menurut ketentuan POJK 11/POJK3/2020 dan/atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan keputusan bersama ini bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan memperlancar koordinasi antara Kemenkeu dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka penempatan dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN.

Kemenkeu dan OJK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan bersama ini dilakukan Kemenkeu dan OJK dengan koordinasi dan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu tahun sejak ditandatanganinya keputusan bersama ini. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait regulasi atau kebijakan di masing-masing instansi.

Inovasi Digital Demi Ketenangan

Dari sisi industri jasa keuangan, pandemi covid-19 juga menjadi persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Namun, pertanyaan itu sepertinya tidak terlalu sulit lantaran jawabannya adalah berinovasi ke digital. Melalui digitalisasi, memudahkan industri jasa keuangan melayani masyarakat tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Hal itu didukung dengan keputusan OJK melalui kebijakan terkait penyesuaian teknik pemasaran penjualan Produk Asuransi yang Terkait Investasi (PAYDI). Kebijakan tersebut yang membuat industri keuangan beramai-ramai merambah digitalisasi. Bahkan bisa dikatakan covid-19 mengakselerasi secara signifikan digitalisasi di Indonesia.

Mengutip data Allianz Indonesia, Jumat, 12 Juni 2020, sepanjang kuartal pertama 2020, layanan digital yang disediakan Allianz Indonesia menunjukkan peningkatan dalam penggunaannya. Pengajuan asuransi jiwa secara online mencapai 92 persen, sementara penerbitan polis elektronik mencapai 45 persen dari keseluruhan polis baru.

Kemudian sebanyak 83 persen pembayaran klaim asuransi kesehatan secara online berhasil diproses dalam waktu 48 jam. Peningkatan ini menunjukkan bahwa layanan digital sangat sesuai dengan kebutuhan nasabah dan mitra bisnis, terutama saat harus melakukan physical distancing seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, di masa pandemi ini, tingkat awareness masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi untuk diri sendiri dan keluarga dari berbagai risiko memang cenderung meningkat. Kondisi tersebut tentu sejalan dengan keinginan masyarakat untuk bisa tenang dan disiplin menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.

Hal itu diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh MarkPlus Inc. dan Jakarta Chief Marketing Officer (MCO) pada acara Industry Roundtable di Maret 2020, yang menunjukkan bahwa sembilan dari 10 nasabah asuransi mencari informasi, terutama mengenai apakah polis asuransinya memberikan perlindungan terhadap covid-19.

“Komitmen Allianz adalah memberikan perlindungan asuransi kepada lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kami terus melakukan inovasi untuk produk dan layanan,” ungkap Country Manager dan Direktur Utama Allianz Life Indonesia Joos Louwerier.

Perlindungan asuransi atau peran asuransi tidak ditampik menjadi di antara solusi untuk masyarakat lebih tenang dan disiplin mendukung pemerintah menerapkan kenormalan baru. Jika kenormalan baru berjalan lancar didukung tidak bertambahnya jumlah infeksi covid-19 maka bukan tidak mungkin bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia yang sedang jatuh sekarang ini.

“Allianz akan terus berinvestasi dalam hal teknologi, karena kami fokus membangun customer experience yang unik dan mudah,” kata Joos.

Jangan Meremehkan

Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pandemi covid-19 menyebabkan tekanan yang luas dan kesehatan mental, terutama di negara-negara yang kurang investasi dalam perawatan kesehatan mental. PBB mendesak pemerintah menjadikan pertimbangan kesehatan mental sebagai bagian dari tanggapan secara keseluruhan.

WHO pun menekankan pentingnya tidak meremehkan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu. “Penting untuk berpikir bahwa virus ini dapat menjadi virus endemik lain di komunitas kami, dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang,” ujar Direktur Kedaruratan WHO Mike Ryan, dalam sebuah konferensi pers virtual, di Jenewa.

Lebih lanjut, Mike Ryan memperingatkan agar tidak mencoba memprediksi kapan virus korona akan hilang atau musnah. Sebab, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ryan menambahkan bahwa pertanyaan itu bakal sulit dijawab, sekalipun vaksin ditemukan. Sebab mengendalikan virus akan membutuhkan upaya besar-besaran.

Apalagi, setidaknya sudah ratusan ribu orang di seluruh dunia dilaporkan meninggal akibat covid-19, dengan lebih dari 4,3 juta kasus yang tercatat. Adapun Ryan tidak percaya bahwa siapa pun dapat memprediksi kapan penyakit ini akan hilang.

Sebab meskipun saat ini ada lebih dari 100 vaksin potensial dalam pengembangan, tetapi Ryan mencatat ada penyakit lain seperti campak yang masih belum musnah walaupun ada vaksinnya. Namun, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan, masih mungkin untuk mengendalikan virus korona dengan upaya tertentu.

“Lintasan ada di tangan kita, dan itu urusan semua orang, dan kita semua harus berkontribusi untuk menghentikan pandemi ini,” paparnya.

Sementara itu, Ahli Epidemiologi WHO Maria Van Kerkhove menilai perlu waktu untuk keluar dari persoalan pandemi covid-19. “Kita perlu masuk ke dalam pola pikir bahwa perlu waktu untuk keluar dari pandemi ini,” tutur Maria Van Kerkhove.

Pernyataan keras mereka datang ketika beberapa negara mulai secara bertahap melonggarkan tindakan pembatasan wilayah atau bahkan membuka lockdown. Sebab, para pemimpin mempertimbangkan masalah yang dihadapi, tentang bagaimana dan kapan untuk membuka kembali perekonomian negara masing-masing.

Adapun Tedros memperingatkan bahwa tidak ada cara yang pasti untuk mengurangi pembatasan tanpa memicu gelombang infeksi kedua. “Banyak negara ingin keluar dari langkah-langkah yang berbeda. Tapi rekomendasi kami tetap waspada di negara mana pun harus pada tingkat setinggi mungkin,” pungkas bos WHO itu.[*]

medcom.id