PortalNawacita – Aksi 212 yang digelar di Jakarta, Jumat (21/2/2020) pekan lalu, masih menyisakan cerita. Salah satu yang menghebohkan tentu saat Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara berorasi meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP mundur dari jabatannya selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
“Pak Ahok kita minta dalam waktu satu bulan dari sekarang supaya mundur dari komisaris utama Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat. Kami tidak rela Ahok menjadi komisaris utama [perusahaan] milik rakyat,” ujar Marwan seperti dikutip Senin (24/2/2020).
Pejabat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sigap kompak membela Ahok. Setelah Menteri BUMN Erick Thohir, kini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang membela Ahok.
“Dia dituduh korupsi? Ya kalau saya boleh cerita malah pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mau diperbaiki di Pertamina,” kata Luhut di Kantornya, Selasa (25/2/2020).
Luhut pun menambahkan keberadaan Ahok di BUMN justru baik. “Kita bersyukur ada pak Ahok,” katanya.
Ahok diminta mundur karena dituduh terbelit enam kasus hingga sepuluh kasus korupsi. Namun Marwan tidak menyebut kasus-kasus tersebut.
Ia lantas menuding Ahok bisa ‘lolos’ dari belitan kasus-kasus itu lantaran ‘disembunyikan’ pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Agus Rahardjo dan kawan-kawan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir buka suara. Menurut dia pergantian direksi maupun komisaris dilakukan berdasarkan key performance indicators (KPI).
“Saya tidak mau pergantian itu karena hal-hal personal selama KPI-nya jalan,” kata Erick, Sabtu (22/2/2020). (cnbcindonesia)
More Stories
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagai Momentum Persatuan Bangsa
UU Cipta Kerja Kuatkan Fundamental Ekonomi Nasional
Pemerintah Konsisten Kawal Percepatan Pembangunan di Papua