Warga Asli Papua Bersyukur atas Otsus dan DOB

portalnawacita.com – Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Melalui kompromi politik ini, pemerintah bersedia melakukan koreksi untuk tidak mengulang lagi berbagai kebijakan dan bentuk pendekatan pembangunan di masa lalu yang umumnya tidak berpihak kepada orang Papua, atau berimplikasi pada keterpinggiran dan ketertinggalan orang Papua di segala bidang pembangunan.

Setelah UU Otsus mulai dilaksanakan, segenap Bangsa Indonesia dapat menyaksikan perubahan-perubahan positif yang terjadi di Papua. Gejolak yang pernah dialami pun secara politis mampu diredam. Kebijakan tersebut diyakini dapat menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan yang menginginkan pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan Papua.

Otsus Memihak OAP

Sejumlah program prioritas otonomi khusus untuk memacu perkembangan rakyat dan daerah Papua yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, terdapat juga upaya pengembangan dalam hal lingkungan hidup, sosial, serta tenaga kerja dan kependudukan. Otsus pun memiliki tujuan untuk menghormati hak-hak dasar serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Antara lain, melalui pemberian ruang partisipasi politik yang sangat luas serta memberikan perlindungan nilai-nilai lokal dan adat di Papua.

Selain memberi ruang partisipasi politik kepada OAP, Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan alokasi berupa dana otonomi khusus yang bertujuan agar dapat mengakselerasi pembangunan di Papua sehingga dapat bersaing dengan provinsi lainnya. Keberlanjutan dana Otsus diikuti dengan pembenahan tata kelola keuangan dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan melibatkan seluruh pihak terkait serta memberikan kesempatan yang luas bagi OAP untuk memiliki peran dari berbagai aspek.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, turut menegaskan dana Otsus Papua yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan OAP. Bahkan, menurutnya, tak pernah ada kata gagal dalam pelaksanaan Otsus di tanah Papua. Sehingga, Otsus harus tetap dilanjutkan demi akselerasi pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Terkait DOB, Benhur Tomi Mano juga mendukungnya guna pemerataan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Otsus dan DOB Layak Didukung Penuh

Upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Papua melalui Otsus terus menunjukkan keberhasilan sehingga mendapat dukungan penuh dari berbagai komponen masyarakat di Papua. Termasuk rencana pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yang sudah dibanjiri dukungan dari rakyat Papua.

Salah satu dukungan datang dari warga Kabupaten Mimika yang berharap pembentukan DOB Papua Tengah cepat terealisasi. Sebab, hal itu diyakini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Antusias warga Mimika terlihat jelas dari adanya aksi turun ke jalan dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membentuk Provinsi Papua Tengah. Menurut informasi dari beberapa pemberitaan, ribuan warga yang mengikuti aksi tersebut terdiri dari 18 perwakilan dari setiap suku di Timika. Massa yang hadir juga berasal dari masyarakat seluruh Meepago dan masyarakat nusantara.

Selain itu, Forum Dewan Adat Tabi turut menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah pusat bersama DPR RI untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, khususnya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Bupati Jayapura yang juga Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw, mengimbau masyarakat mendukung penuh rencana membentuk DOB Papua. Pasalnya, hanya dengan cara itu setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri, bahkan dapat menjangkau semua tempat yang terisolir. Menurutnya, apabila ada masyarakat di Papua yang menolak Otsus dan DOB, maka ia tidak memahami adat istiadat. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku wilayah Sarmi, Lukas Worone, mengatakan daerah otonom baru sudah lama dinantikan dan penting agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya serta bisa memperhatikan masyarakat lokal dengan baik, sehingga harus didukung.

Abaikan Oknum Penolak Otsus dan DOB

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dengan membentuk DOB sepatutnya tidak perlu diragukan apalagi ditentang, karena tujuannya adalah untuk kemajuan Papua. Keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Otsus Papua seharusnya menjadikan warga Papua semakin antusias untuk mewujudkan harapan Papua maju, dimana sesuai dengan tujuannya Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Miris rasanya jika melihat atau mendengar ada warga yang terprovokasi oleh oknum penentang pemerintah yang dengan sengaja memberikan informasi-informasi negatif dan keliru mengenai Otsus dan DOB, sementara sudah jelas bahwa tujuan semua kebijakan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat papua. Namun, dapat dipastikan bahwa tidak semua OAP menolak Otsus dan DOB. Bahkan, masyarakat yang menolak sebenarnya berjumlah sangat kecil dibanding yang mendukung, hanya saja mereka lebih militan dalam menggaungkannya. Karenanya, abaikan segala bentuk provokasi yang dilemparkan oleh kelompok perusuh yang membutakan mata terhadap pentingnya Otsus dan DOB bagi masyarakat Papua.

Patut disadari bahwa keseriusan mewujudkan akselerasi di Papua tentu tidak hanya cukup direalisasikan dengan regulasi semata. Perlu dukungan dari seluruh pihak baik dari masyarakat Papua maupun seluruh Bangsa Indonesia. Saling bahu-membahu membangun Papua.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)