Wapres Dorong Badan Pengarah Papua Serap Lebih Banyak Aspirasi Masyarakat

Jayapura – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di bumi cendrawasih. Hal ini dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan Papua.

“Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” ujar Wapres saat bertemu dengan pengurus BP3OKP di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2023.

Wapres juga menginstruksikan BP3OKP untuk lebih teliti dalam mengawal proyek percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, Wapres perlu memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah.

“(Hal ini) guna memastikan agenda konsolidasi Otonomi Khusus di enam Provinsi (di Papua), terutama penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di empat daerah otonom baru (DOB),” jelasnya.

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan dua kebijakan yang terkait dengan tugas BP3OKP, yakni Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP dan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041.

“Oleh karena itu, dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Sekretariat BP3OKB Alberth mengatakan pihaknya bersama Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pelatihan mediator bagi para kepala suku dan petugas keamanan. Hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya konflik di Tanah Papua.

“Kami juga ada kerjasama dengan Pemerintah Papua Nugini khususnya Provinsi Sandaun. Jadi mereka belajar ke kita cara membangun rumah sakit yang representatif dan meminta bantuan tenaga ahli dan peralatan yang baik,” sebutnya.