ULMWP Jual Nama Papua Merdeka untuk Peras Jemaat Gereja Melalui Surat Permintaan Bantuan Dana

portalnawacita.com – Sungguh perbuatan memalukan dan tak tahu diri baru saja dilakukan oleh organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda terhadap masyarakat Papua. Sebuah surat permintaan bantuan dana oleh ULMWP Lapago baru saja ditemukan menyasar kepada para jemaat gereja. Kali ini, sumbangan dana tersebut diketahui beredar di Gereja Lachai Roi Hom-Hom Wamena Papua Pegunungan. Adapun besaran permintaan bantuan dana yang diminta oleh ULMWP bervariasi, mulai dari tingkatan individu sejumlah Rp100.000, Kepala desa Rp5.000.000, Kepala keluarga Rp1.000.000, Daerah/suku Rp10.000.000, hingga tingkatan organ taktik sebesar Rp10.000.000 per honai. Diketahui bahwa pendistribusian proposal dilakukan dari tanggal 10-13 Mei 2023 serta rencana penarikan kembali proposal akan dilakukan pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2023.

Berdasarkan isi dalam proposal permintaan bantuan yang beredar, dijelaskan bahwa penggalangan dana dimaksudkan untuk mendukung keanggotaan penuh West Papua di MSG tahun 2023. Adapun menurut panitia yang mengedarkan proposal tersebut menyebut bahwa bantuan yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk menunjang perjalanan tim lobi Presiden sementara West Papua ke beberapa negara tetangga/ pasifik. Surat permohonan bantuan oleh ULMWP Lapago kepada Jemaat Gereja Lachai Roi-Hom-hom Wamena diketahui ditandatangani oleh Ketua Panitia ULMWP Lapago, Alexander Kossay, Sekretaris Panitia ULMWP Lapago, Fredi Doga, dan Kepala Pemerintahan Sementara ULMWP wilayah Lapago, Herman Kossay.

Manuver ULMWP Mengemis Dukungan di Berbagai Pihak Demi Kepentingan Separatis

Sejenak kita ingat dalam sejumlah kejadian yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Benny Wenda merupakan tokoh yang aktif di belakang ULMWP dengan sejumlah agenda kontroversialnya. Kala itu ia sempat mengumumkan adanya Kerjasama dengan Kaledonia Baru sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua Barat sekaligus pembebasan kaum Melanesia. Hal semacam demikian jika merujuk pada track record seorang Benny Wenda tak hanya terjadi seperti sekarang ini. Sebelumnya, pentolan Kelompok Separatis Papua Barat tersebut pernah meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk intervensi masalah di wilayah Indonesia. Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim ULMWP tersebut disampaikan melalui surat kabar The Australian dan Australia West Papua Association yang berbasis di Sydney beberapa waktu lalu. PKC merupakan partai yang mengendalikan pemerintahan China saat ini. Permintaan bantuan China oleh Wenda muncul saat dorongan soft power PKC ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan skema pendanaan infrastruktur global yang banyak dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.

Salah satu masyarakat Papua Barat yang mengenal Benny Wenda, Yoab Syatfle menyatakan sikap penentangan atas langkah sahabatnya tersebut. Menurutnya, Benny Wenda hanyalah pengungsi politik yang telah memperoleh suaka di Inggris. Bahkan ia juga tak mengakui jika Benny Wenda adalah Presiden sementara ULMWP seperti yang diklaimnya selama ini. Kerjasama berkedok kemerdekaan dengan Kaledonia Barat hanyalah kepentingan pribadi seorang Benny Wenda dan tidak sedikitpun untuk kepentingan ULMWP ataupun memperjuangkan misi pelepasan diri dari Indonesia.

Adanya klaim Pemerintahan Sementara ULMWP yang sering dilontarkan oleh Benny Wenda jika dikaji dari segi hukum telah melawan hukum nasional NKRI yang dapat ditindak hukum. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun menyatakan penolakan terhadap klaim Benny Wenda sebagai Presiden Sementara ULMWP. Pengumuman pembentukan pemerintahan sementara juga dilakukan Benny Wenda secara sepihak. TPNPB-OPM juga tak mengakui klaim terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat (NRPB) karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Mosi tak percaya lantas ditujukan kepada seorang Benny Wenda karena melakukan langkah yang tak masuk akal.

Guru Besar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahantor Juwana pernah menanggapi perihal kebiasaan kelompok Separatis memanfaatkan momentum tertentu untuk kepentingannya sendiri. Terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat, dijelaskan bahwa di dalam hukum internasional, deklarasi tersebut tidak ada dasarnya, sehingga tidak diakui negara lain. Ketika dikaitkan dengan negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antar negara. Kalaulah ada yang mengakui, negara-negara tersebut adalah negara Pasifik yang secara tradisional mendukung Papua Merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk. Termasuk dalam hal ini adalah adanya momentum perjanjian Kerjasama antara Benny Wenda dan Kaledonia Baru yang tak bisa diakui dan tak memiliki dasar hukum maupun administrasi. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani juga menyatakan bahwa klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. ULMWP bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.

Negara Anggota MSG Akui Papua Bagian dari Indonesia

Kembali pada kasus temuan surat permintaan bantuan dana oleh ULMWP yang dimaksudkan untuk mendukung keanggotaan penuh West Papua di MSG tahun 2023, dimana secara spesifik akan digunakan untuk menunjang perjalanan tim lobi Presiden sementara West Papua ke beberapa negara tetangga/ pasifik. Terdapat sebuah kontradiksi yang terjadi dan bukan kali ini saja dipertanyakan publik. Gerak langkah ULMWP yang penuh dengan kontroversi bahkan diantara pihak yang sama-sama mengupayakan pelepasan Papua dari Indonesia patut menjadi pertanyaan bersama.  

Sejak awal, tingkah polah seorang Benny Wenda telah terbaca pergerakannya. Terdapat sejumlah upaya dari ULMWP untuk mendapat pengakuan politik dari beberapa anggota MSG, seperti Papua Nugini dan Fiji. Selama satu dekade terakhir, kedua negara tersebut memilih untuk terus mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Momentum pergantian Perdana Menteri di Fiji seperti menjadi celah bagi Benny Wenda untuk mencari perhatian. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir, ULMWP mengajukan permohonan untuk menjadi anggota di kelompok MSG, namun hingga kini hanya mendapatkan status sebagai pengamat, sama seperti halnya Timor Leste.

Koordinator Proyek Papua Barat di University of Wollongong, Australia, Dr. Camellia Webb Gannon menyatakan bahwa pertemuan yang pernah terjadi antara Benny Wenda dengan PM Rabuka memberikan sebuah arti baru soal Papua Barat. Namun dirinya juga melihat bahwa PM Papua Nugini, James Marape dan PM Fiji, Sitiveni Rabuka masih menghormati Indonesia sebagai sebuah kedaulatan yang meliputi wilayah Papua. Meski negara-negara anggota MSG tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat, namun mereka mengakui adanya pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan menjadi hal yang ingin ditangani oleh negara-negara Melanesia. Hal serupa juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong bahwa sikapnya soal Papua Barat tidak berubah. Australia mengakui kedaulatan Indonesia dalam kaitannya dengan Papua.

Upaya Benny Wenda Perjuangkan Kemerdekaan Papua dan Perpecahan di Kelompok Separatis Papua

Memperjuangkan kemerdekaan melibatkan banyak kepala memang tak semudah mengedipkan mata. Banyak faktor yang mempengaruhi sekaligus menentukan misi panjang tersebut menjadi kesepakatan atau justru berujung perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di kelompok separatis Papua yang diindikasi tak terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Seperti halnya yang dialami oleh Benny Wenda dengan ULMWP nya.

Sebuah video sempat ramai beredar di jagad maya menunjukkan Kelompok separatis Papua tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, Egianus Kogoya tengah mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis di Papua. Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang.

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur diplomasi negara-negara anggota MSG, namun sepertinya seorang Benny Wenda lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Adanya temuan surat permintaan bantuan dana oleh ULMWP Lapago adalah pertanda kembalinya manuver seorang Benny Wenda memanfaatkan masyarakat Papua untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Sebagai masyarakat yang kritis dan cerdas, jangan mau dibohongi atas nama kemerdekaan. Papua sah bagian Indonesia yang diakui PBB.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)