TNI dan Polri Berkomitmen Usut Tuntas Kasus Pembunuhan 4 Warga Sipil di Mimika

portalnawacita.com – Sebuah kejadian penembakan terhadap empat orang warga Kabupaten Nduga terjadi di Kabupaten Mimika Papua Tengah pada Senin 22 Agustus 2022 lalu sekitar pukul 21:50 WIT. Sebanyak sepuluh orang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, terdiri dari empat warga sipil dan sisanya oknum anggota TNI. Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani dalam pernyataannya menyebut bahwa tiga terduga pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda, masing-masing berinisial APL alias Jeck, DU, dan R. Adapun korban tewas yakni Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi, dan seorang lainnya yang belum diketahui identitasnya.  

Enam oknum prajurit TNI telah diamankan terkait dugaan kertelibatannya dalam pembunuhan sadis tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Merespon hal tersebut, tokoh Papua Natalius Pigai mengutuk para oknum prajurit tersebut serta meminta Presiden untuk tidak tinggal diam dalam kasus ini. Dengan lantang, ia mendorong presiden Jokowi untuk angkat bicara dalam kasus tersebut sebagaimana kasus dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, oknum TNI yang terlibat dalam kejadian tersebut juga harusnya diberi hukuman. Pembunuhan yang melibatkan lebih dari lima orang tidak mungkin tanpa komando.

Sementara itu, Juru bicara Komnas TPNPB-OPM, Sebby Sambom juga menyatakan bahwa pihaknya mengutuk enam anggota TNI yang terlibat dalam pembunuhan empat orang asli Papua. Jika Presiden Jokowi tidak segera bertanggung jawab, maka TPNPB bersama masyarakat Papua akan lakukan pembalasan. Sebuah ancaman dari kelompok separatis yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk kembali menancapkan eksistensinya.

Respon Sigap Pihak TNI dan Polri

Merespon kejadian tersebut, melalui pernyataan dari Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Tatang Subarna menyatakan bahwa Subdenpom XVII/C Mimika telah mengamankan dan memeriksa enam oknum prajurit TNI AD atas dugaan keterlibatan dalam kematian warga sipil yang jenazahnya ditemukan di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua. Subdenpom XVII/C Mimika juga terus menjalin komunikasi dengan pihak Polres Mimika untuk mengungkap dugaan keterlibatan oknum TNI AD. Sementara itu, Polres Mimika saat ini juga sedang memeriksa dua warga sipil dan melakukan pencarian terhadap satu warga sipil lainnya yang diduga juga terlibat.

Kejadian tersebut diawali dari adanya rekayasa transaksi senjata oleh pelaku, yang kemudian dari rekayasa tersebut para pelaku akhirnya menghabisi korban dan merampok sejumlah uang senilai Rp250 juta.

Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI, Dudung Abdurachman telah memerintahkan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspodmad) untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pihak TNI juga mendalami adanya indikasi jual beli senjata api dibalik pembunuhan tersebut.

Keterangan terbaru dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Kamal Ahmad Musthofa  menyebut bahwa salah satu korban pembunuhan tersebut merupakan simpatisan kelompok separatis atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) Nduga pimpinan Egianus Kogoya yang aktif mencari senjata dan amunisi di Kabupaten Mimika.

Menyesalkan Sikap Ancaman Natalius Pigai yang Provokatif

Setiap orang memang memiliki hak untuk berbicara di publik, begitu juga terkait dengan kasus ini. Namun menjadi hal yang disesalkan ketika seorang tokoh Papua Natalius Pigai justru membuat suatu pernyataan ancaman yang cenderung provokatif. Pihak TNI AD yang terlibat dalam kasus ini hingga saat ini telah bertindak sebagaimana mestinya. Kasus tersebut sedang diselidiki dan diproses secara hukum. Pernyataan ancaman yang mengkaitkan nama Presiden Jokowi tidak seharusnya dilakukan. Sebagai seorang tokoh atau aktivis, dirinya harusnya paham melihat kondisi, situasi serta kecenderungan masyarakat Papua dalam merespon suatu kejadian. Seperti yang kita ketahui bahwa kejadian kericuhan yang terjadi di Papua tahun 2019 lalu, salah satunya dipicu oleh provokasi dari sebuah ucapan verbal.

Jejak Natalius Pigai Sebagai Oposisi Pemerintahan Jokowi

Sedikit flashback, dalam beberapa tahun terakhir jejak Natalius Pigai kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mempersoalkan ketidakmampuan Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Papua. Natalius juga tak jarang melontarkan kritik pedas terhadap elit pemerintahan lainnya yang dianggap lalai dalam mengemban tugas negara. Namun, kritikan-kritikan tersebut tak jarang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai kritikannya sering keluar dari konteks permasalahan.

Natalius pernah melontarkan pendapat bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, Natalius juga pernah mengomentari kebijakan penenggelaman kapal oleh Susi Pudjiastuti. Terlepas dari kontroversi-kontroversi tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah motif dibalik setiap kritikan Natalius. Sebagai seorang aktivis kemanusiaan, tentu motif yang diharapkan juga berasal dari kerisauan dirinya atas ketidakadilan yang dialami masyarakat. Bukan sebuah kepentingan yang mengatasnamakan keresahan masyarakat.

Mengutuk Serangan dan Pelanggaran HAM Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua

Belum juga tuntas pengusutan terhadap kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Mimika, sebuah kejadian penyerangan kembali dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Seoang operator alat berat karyawan PT MUJ di jalan Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ditembak mati pada Selasa 30 Agustus 2022.

Korban yang tidak bersalah tersebut ditembak saat bekerja di lokasi kejadian. Korban ditembak di bagian dada dan perut. Korban diketahui bernama Manoach Rumansara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyatakan bahwa peristiwa terjadi sekitar puku 10.00 WIT. Korban mendapat tiga luka tembak di bagian vital hingga menyebabkan korban meninggal saat dievakuasi ke Nabire.

Untuk diketahui bahwa aksi serangan dan pelanggaran HAM terus dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua kepada warga sipil di berbagai wilayah Papua. Aksi tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan antara lain korban jiwa hingga kerusakan terhadap fasilitas umum. Kehadiran KST Papua terus mengancam keamanan dan perdamaian sehingga menghambat pembangunan dan upaya peningkatan ekonomi di Papua. Masyarakat patut waspada atas upaya KST Papua melakukan black campaign guna mendiskreditkan aparat keamanan dan pemerintah RI, antara lain dengan tuduhan bahwa aparat keamanan dan pemerintah justru yang melakukan pelanggaran HAM.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)