Strategi Penanggulangan Kemiskinan

PortalNawacita – Pemerintah telah melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa di kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam rakor tersebut pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ke level 6,5% pada tahun 2024. Lalu, target penurunan angka stunting di level 14% pada 2024. Hal itu sudah tertuang salam RPJMN periode 2020-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengefektifkan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti bantuan sosial (bansos) hingga dana desa.

“Bansos, dana desa maupun program-program pengentasan stunting tadi,” kata Sri Mulyani di gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pelaksanaan program tersebut akan dilakukan dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Kita bersama-sama nggak bisa dipisahkan, jadi target tersebut diturunkan dalam program-program yang dikoordinasi oleh Pak Wapres dan Pak Menko PMK. Jadi kita dukung saja, ada yang koordinasi sampai level desa, ada koordinasi pada level program di level kementerian lembaga kita ikut saja,” jelas dia.

Sementara itu Wapres Ma’ruf Amin mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Adapun upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Selain itu juga akan didorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG. Upaya penting yang ingin dicapai dalam perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah dalam rangka mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.

Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.

“Kita sepakat melakukan evaluasi hal-hal yang belum tepat sasaran supaya tepat. Jadi sesuai dengan program nasional dan arahan Bapak Presiden membuat desa itu lebih baik ke depan, baik itu stunting juga kemiskinan dan pemberdayaan,” kara Ma’ruf Amin.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024. Tantangan terbesar dalam percepatan penurunan stunting, kata Ma’ruf Amin adalah melakukan konvergensi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan intervensi di tingkat desa.

Sampai saat ini, terdapat anggaran lebih dari Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga dan belum termasuk anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, belum lagi anggaran yang juga dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu, Ma’ruf juga mempertanyakan soal efektivitas anggaran tersebut yang belum cukup tercermin dalam penurunan stunting. Untuk itu dirinya meminta Menko dan para Menteri untuk berkoordinasi dengan baik.

“Ya kita ingin melihat kembali karena yang dialirkan itu program yang dibutuhkan desa itu apa, kekurangannya apa, jangan sampai kebutuhannya ini tapi programnya yang lain, jadi kita sesuaikan, kita adjustment untuk nanti yang akan datang,” ungkap Wapres. (detik)