Sikap Pengecut OPM, Serang Aparat dan Masyarakat Nduga Namun Desak Pemerintah Hentikan Operasi

portalnawacita.com – Sebby Sambom, seseorang yang mengaku sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali mengunggah video di laman media sosial Facebook. Dalam pernyataannya, dirinya mewakili manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan operasi militer di wilayah Ndugama. Video berdurasi sekitar 1 menit dan diunggah pada 6 April 2023 tersebut juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera menyelesaikan indisen penyanderaan Pilot Susi Air dengan jalan diplomasi damai.

Takkan ada asap jika tak ada api. Mungkin hal tersebut cocok menggambarkan kondisi di sejumlah wilayah, termasuk di Ndugama yang disebut oleh Sebby Sambom terdapat operasi militer oleh aparat Indonesia. Adanya insiden penyanderaan pilot Susi Air oleh Egianus Kogoya juga berawal dari wilayah Kabupaten Nduga, begitu juga dengan penyerangan oleh TPNPB yang kerap terjadi di wilayah Nduga. Pada Juni 2022, pesawat milik SAM Air yang mendarat di Bandar udara Kenyam ditembaki hingga menyebabkan tangki dan ban depan pesawat rusak. Kemudian pada Juli 2022, 10 warga tewas menjadi korban penembakan oleh OPM pimpinan Egianus Kogoya di sekitar Kampung Nogolait, distrik Kenyam. Kejadian terbaru, pada 3 April 2023 seorang prajurit TNI berpangkat Pratu atas nama Hamdan dilaporkan tewas tertembak kelompok separatis saat penyerangan Pos Yal Satgas Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad di Distrik yal, Kabupaten Nduga.  

Istilah ‘penebalan’ pasukan militer di beberapa wilayah rawan Papua, termasuk Kabupaten Nduga merupakan respon konkrit pemerintah melalui aparat keamanan dalam upaya menanggulangi adanya aksi serangan serta melindungi masyarakat di wilayah tersebut yang sebagian telah memilih untuk mengungsi karena takut dan khawatir adanya aksi susulan. Namun, sangat disayangkan bahwa hal tersebut kemudian disebut serta diisukan oleh Sebby Sambom sebagai operasi militer. Sebuah propaganda dan permainan opini yang coba dimainkan untuk menutupi kesalahan kelompoknya atas sejumlah peristiwa penyerangan sekaligus menutupi keterdesakan kelompoknya yang semakin tak leluasa akibat perluasan pengamanan sekaligus perluasan pencarian pilot Susi Air yang hingga kini masih berada di bawah kekuasaan Egianus Kogoya.

Eksodus Masyarakat Papua Pasca Sejumlah Aksi Penyerangan dan Teror di Nduga dan Sekitarnya

Pengungsian adalah hal yang mungkin tak dipikirkan sebagai dampak adanya penyerangan oleh Kelompok Separatis, terutama di wilayah Nduga. Fokus yang mereka kerjakan hanyalah eksistensi dengan cara menyerang dan teror. Sebaran berita bohong pasca insiden penyanderaan pilot Susi Air telah berdampak pada puluhan warga Paro yang kemudian meninggalkan kampung halaman karena termakan isu bahwa wilayahnya akan dibom dan diserang TNI. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Prabowo menyatakan sedikitnya 25 orang dievakuasi menggunakan helikopter menuju distrik Kenyam. Kemudian sebanyak 52 warga distrik Kroptak Kabupaten Nduga juga mengungsi menelusuri hutan belantara selama 4 hari.  Danpos Kendibam di wilayah Kalimin, Kapten Inf Mahardika dalam kegiatan patroli gabungan TNI-Polri menemukan masyarakat yang sedang mengungsi tersebut dengan ekspresi kebingungan di tengah hutan. Mereka khawatir dengan teror dari kelompok separatis yang menghantui, bahkan hewan ternak seperti babi pun dibawa selama perjalanan.

Tokoh Pemuka Suku Nduga Denos Gwijangge mengatakan, bahwa secara umum kondisi Kabupaten Nduga tidak kondusif sebagaimana mestinya seperti kabupaten-kabupaten lain yang berada di Papua, seperti pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, bahkan roda pemerintahan pun tidak berjalan karena faktor keamanan. Kabupaten Nduga terdiri atas 32 distrik dan 248 dengan luas wilayah 2.168 kilometer persegi dan jumlah penduduk 106.354 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 5% yang berada di wilayah Kabupaten Nduga atau ibu kota kabupaten, yaitu Ndugama. Sedangkan selebihnya meninggalkan Kabupaten Nduga untuk mengungsi ke kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Jayawijaya sebanyak 45%, Kabupaten Mimika sekitar 25%, Kabupaten Lani Jaya 7%, dan 18% lainnya berada di Jayapura, Nabire, dan Asmat. Meskipun 95% masyarakat Nduga memilih mengungsi dan mengosongkan kampung halaman, namun menurut Denos, mereka akan tetap kembali ke distrik masing-masing. Hal tersebut karena secara histori, masyarakat atau Suku Nduga adalah suku yang mendiami wilayah selatan Pegunungan Tengah Papua, sehingga tidak akan meninggalkan begitu saja daerah leluhur mereka.

Teror Kelompok Separatis Coreng Masa Depan Masyarakat Papua

Sejumlah aksi penyerangan dan teror yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua, utamanya di Kabupaten Nduga telah mencoreng harapan perdamaian yang dimiliki masyarakat Papua. Perlu diketahui bahwa Papua merupakan salah satu dari sedikit wilayah di Indonesia yang diberikan kebijakan otonomi khusus dalam mengelola pemerintahannya. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah Papua agar bisa berkontribusi langsung dalam memajukan wilayahnya. Sayangnya, hal tersebut secara menyeluruh belum bisa menyelesaikan konflik berkepanjangan dengan kelompok separatis dan teroris Papua.

Direktur Eksekutif Institute For Peace and Security Studies (IPSS), Sri Yunanto, mengatakan bahwa penerapan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) ditujukan untuk memberikan keistimewaan terhadap Provinsi Papua. Otsus juga diharapkan dapat mengatasi trauma masa lalu sebagai pemicu munculnya aksi kekerasan atau terorisme. Menurutnya, serangan teror yang dilakukan Kelompok separatis tersebut bersifat asimetris. Artinya, selalu tidak imbang antara mereka (kelompok teror) dan negara. Mereka merasa lebih lemah dari negara, sehingga melakukan aksi teror. Bentuknya bisa berupa sabotase, pengeboman, penyanderaan, ataupun penculikan. Terkait penyanderaan pilot Susi Air yang telah terjadi selama 2 bulan terakhir, Menurutnya, cara penanganan terhadap insiden tersebut tidak tunggal dan tidak bisa dibahas secara terbuka. Terdapat dua prioritas yakni keselamatan sandera dan pelakunya bisa ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan penyanderaan bukanlah tindak kriminal biasa. Dalam kasus kelompok separatis TPNPB OPM, dilakukan oleh kelompok yang bersenjata, sehingga perlu ditangani secara khusus. Mantan Staf Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tersebut juga menilai bahwa aksi teror yang dilakukan kelompok separatis telah berkembang kepada pemberontakan.

Selain itu, dirinya juga menyoroti tentang perlunya pengawasan terhadap otonomi khusus yang telah diberikan kepada Papua. Pengawasan sebaiknya juga mengatur bagaimana mencegah dana yang telah diberikan agar tidak disalahgunakan oleh pimpinan atau kepala daerah di Papua. Dari studi yang telah dilakukan, terkuak fakta bahwa dana yang Papua terima sebagian digunakan untuk membeli senjata kelompok separatis. Pemerintah perlu bertindak cepat dalam menangani kelompok teror mana pun sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak terkesan powerless. Aliran dana bagi wilayah otonomi juga diharapkan bisa diawasi secara sistematis agar tidak hanya dimanfaatkan sebagian kelompok saja. Pemerintah Indonesia konsisten dengan kesepakatan yang ada dalam UU Otsus yang sudah direvisi pada 2021. Namun, jika terdapat kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu harus direspons dengan strategi yang integratif, mulai dari pendekatan persuasif, humanis, hingga operasi keamanan yang terbatas, atau yang hanya dilakukan di wilayah tertentu. Jika kemudian terdapat pendekatan keamanan yang khusus harus dipahami karena memang ancaman keamanannya masih nyata. Buktinya masih terdapat penyanderaan dan beberapa insiden keamanan lain. Namun secara umum, pemerintah telah melakukan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, bahkan kultural. Dirinya percaya bahwa jika situasi keamanan membaik, tentu secara bertahap pendekatan keamanan juga akan dikurangi, dan lebih diutamakan pendekatan sosial, politik, ekonomi dan budaya

Manuver Sebby Sambom Putarbalikkan Fakta untuk Sudutkan Pemerintah

Maka menjadi hal tak masuk akal bagi pemikiran kita secara umum, bahwa kelompok separatis yang kerap melakukan aksi penyerangan yang tak hanya merugikan masyarakat sipil namun juga berdampak pada adanya sejumlah korban nyawa. Mereka sudah lebih dahulu memulai lalu kini meminta untuk berhenti sambil mengeluarkan opini yang menyudutkan seakan-akan pemerintah adalah pihak yang bersalah dalam kasus-kasus penyerangan yang mereka lakukan. Sebuah tindakan bodoh yang mudah terbaca dan takkan dipercaya publik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)