Presiden Jokowi Berkomitmen Melakukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Maupun SDM di Papua dan Papua Barat

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada TA 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua TA 2021 sebesar 37,95% dan keuangan sebesar 41,06%.

Sementara di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,66 triliun, permukiman Rp 312,23 miliar dan perumahan Rp 228,83 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua Barat TA 2021 sebesar 44,09% dan keuangan sebesar 42,9%.

Dikatakan Menteri Basuki, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendukung peningkatan kompetensi SDM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan instruksi tersebut. “Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).

“Kemnaker akan berkolaborasi dengan komunitas agama dan adat di Papua dan Papua Barat, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur,” katanya. Selain meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Kemnaker akan menyiapkan program pendukung lainnya. Salah satunya dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri terkait penyerapan tenaga kerja.

“Seperti mengembangkan tenaga kerja mandiri, mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, serta berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (*)