Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XIV menyebut pada tahun 2024 jumlah mahasiswa Papua penerima beasiswa pendidikan tinggi meningkat menjadi 13.760 orang dibanding 2023 sebanyak 11.500 orang.
“Alokasi biaya beasiswa pendidikan mahasiswa Papua 2024 dialokasikan lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkisar sebesar Rp280 miliar,” ujar Kepala LLDIKTI XIV Papua Dr Suriel Semuel Mofu di sela-sela rapat kerja pimpinan perguruan tinggi di Biak, Senin.
Ia mengatakan sesuai data LLDIKTI XIV hingga 2024 masih terdapat 45 ribuan mahasiswa Papua yang membutuhkan dukungan langsung pemerintah daerah (pemda).
Mofu berharap Pemkab maupun pemkot di Tanah Papua bisa mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk bantuan beasiswa pendidikan tinggi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP).
“Kami mendorong pemerintah kabupaten/ kota dapat menyediakan beasiswa mahasiswa Papua, sehingga dapat menyelesaikan studi di berbagai perguruan tinggi swasta di Tanah Papua,” harap Mofu.
Ia mengatakan untuk beasiswa mahasiswa Papua tidak hanya mengandalkan pusat melalui Kemendikbudristek saja, tetapi juga pemda setempat untuk membiayai studi hingga selesai perguruan tinggi.
“Apalagi dengan dukungan Dana Otsus kabupaten/kota dapat membantu meringankan kebutuhan mahasiswa OAP,” katanya.
Sebelumnya rapat kerja pimpinan perguruan tinggi se-Tanah Papua berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, dibuka Plt Sekda ZL Mailoa mewakili Pj Bupati Sofia Bonsapia.
“Pemkab Biak Numfor berterima kasih kepada LLDIKTI XIV Papua dan Papua Barat karena telah memilih Biak sebagai tuan rumah kegiatan rapat kerja,” ujar Mailoa.
Plt Sekda Mailoa menyebut kondisi kamtibmas Biak Numfor yang paling aman membuat banyak kegiatan pemerintahan diadakan di Biak.
Kegiatan rapat kerja LLDIKTI XIV berlangsung pada 22-23 April 2024 diikuti 75 pimpinan perguruan tinggi swasta dan perwakilan Kemendikbudristek, anggota Komisi X DPR RI, dan senator DPD Papua Barat Filep Wamafma.
More Stories
Mewaspadai Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial
Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur di Papua
WPLO asks the UN to take responsibility for the process of handing over Papua to Indonesia, This is what Steve Mara said