Portalnawacita – Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, menilai ada masalah koordinasi antar pemerintah yang mengakibatkan lahirnya kebijakan yang berubah-ubah. Baik itu dari instansi pusat, daerah dan stakeholder terkait.
“Masalah koordinasi antar instansi pusat, daerah dan yang paling penting komunikasi antara aparat dan stakeholder,” kata Dendi dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network bertajuk ‘Perlukah Satgas Ekonomi?’, Jakarta, Sabtu (16/5/2020).
Selain itu, dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini pengusaha juga perlu ikut dilibatkan. Banyak hal yang perlu ditangkap oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan.
Sampai titik ini Dendi menilai perlu ada satu forum yang mempertemukan semua pihak. Namun, pilihan membuat lembaga baru seperti satgas penanganan ekonomi, Deni melihat tidak mudah.
“Karena kalau ada lembaga baru akan komplikasi kewenangan,” kata Dendi.1 dari 1 halaman
Hipmi Usul Pembentukan Gugus Tugas Ekonomi
Seperti diketahui, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan pemerintah membentuk satgas yang menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Alasannya, para pengusaha merasa tidak memiliki satu rujukan yang bisa jadi tumpuan untuk bisa melewati masa krisis ini.
Namun, bagi Dendi membuat organisasi baru akan semakin memperkeruh suasana. Sebab, masalah yang dihadapi pemerintah saat ini hanya pada koordinasi.
“Bikin infrastruktur organisasi juga susah, jadi bukan lembaga baru (solusinya). Bayangan saya lebih ke koordinasi yang perlu dilakukan,” kata dia.
Tetapi eksekusi yang dilakukan tetap menggunakan jalur birokrasi. Dendi menambahkan setiap instansi pemerintah dan para pemangku kebijakan memiliki tim yang bekerja dalam kondisi darurat. Hal ini pun terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara terdampak.
“Mereka sumber dayanya sudah ada,” ungkap Dendi.
Sebab, pada dasarnya kata Dendi, masalah koordinasi merupakan masalah klasik yang ada di Indonesia. “Dalam fungsi dan pengorganisasian seluruh lini, ini masalah klasik kita,’ kata dia mengakhiri.[*]
merdeka.com
More Stories
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagai Momentum Persatuan Bangsa
UU Cipta Kerja Kuatkan Fundamental Ekonomi Nasional
Pemerintah Konsisten Kawal Percepatan Pembangunan di Papua