Peluang Kerja Industri 4.0 Butuhkan Tambahan Keahlian

PortalNawacita – Revolusi industri 4.0 memunculkan permintaan jenis pekerjaan baru yang berbasis teknologi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada tiga tantangan transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Tiga tersebut ialah skills transformation atau transformasi keterampilan atau keahlian, job transformation atau transformasi pekerjaan, dan society transformation atau transformasi sosial.

“Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel dan jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi, dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat,” kata Menteri Ida seperti yang dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id.

Pekerjaan baru di era revolusi industri 4.0 memang membutuhkan keahlian yang bisa mensinergikan  aspek fisik dan digital. Misalnya tenaga kerja yang bisa memanfaatkan kecerdasan buatan, robotika, machine learning, pemanfaatan big data, ataupun koneksi internet alias internet of things. Beberapa pekerjaan baru tersebut antara lain professional triber, data analyst, cloud architect, industrial network engineer, machine learning scientist, platform developer, virtual reality design, remote health care, robotics specialist, dan cyber security analyst.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Eko S.A Cahyanto mengatakan kebutuhan tenaga kerja industri 4.0 mencapai 10 juta orang hingga 2035. Dia mencontohkan peningkatan serapan tenaga kerja bidang pemanfaatan sensor dan big data  yang terjadi pada PT Schneider Indonesia. Perusahaan ini menyerap tenaga kerja dari yang semula ratusan per tahun menjadi ribuan orang.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kemenperin telah melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan yang melahirkan sumber daya industri yang siap menghadapi perkembangan teknologi,” kata  Kepala BPSDM Kemenperin Eko seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenperin.go.id.

Solusi yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Untuk jangka pendek, pelatihan vokasi akan berperan sentral karena dampaknya yang relatif lebih cepat bisa dirasakan oleh masyarakat dibanding pendidikan vokasi. Lembaga diklat vokasi tak hanya berfungsi melatih tetapi juga menjadi platform ekosistem peningkatan ekonomi di wilayahnya.

“Caranya dengan kolaborasi berbagai jenis stakeholder seperti lembaga pendanaan, kepakaran akademisi, peluang kerja, komunitas, dan pengalaman dari dunia usaha untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi,” ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Diklat vokasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja menggunakan strategi triple skilling, yakni skilling, upskilling (meningkatkan keahlian),  dan reskilling (menambah keahlian baru). Sistem ini diterapkan di seluruh Balai Latihan Kerja di bawah pemerintah maupun BLK Komunitas. BLK terintegrasi dengan Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, serta Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sampai  2019, terdapat 303 unit BLK yang bisa menampung hingga 275 ribu peserta pelatihan.  Sedangkan BLK Komunitas telah mencapai 1113 yang tersebar di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman.  Pemerintah menargetkan pertumbuhan BLK Komunitas menjadi 20.000 lokasi hingga akhir tahun 2020.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan industri 4.0 juga masuk dalam 41 proyek unggulan sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satunya terkait pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 senilai Rp 4,39 triliun demi  meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Manfaat proyek ini untuk meningkatkan pekerja yang berada pada bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi dari 39,57 persen pada 2018, menjadi 50 persen pada 2024, kemudian meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi dari 472.089 orang pada 2017 menjadi 2 juta orang pada 2024,” jelas Menteri Suharso seperti yang dikutip dari laman resmi Bappenas.go.id.

Tenaga kerja  merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam misi pembangunan industri. Tidak hanya diarahkan untuk menciptakan nilai tambah atas komoditas dan mendorong transformasi sosial ekonomi, misi pembangunan industri juga bertujuan untuk menyerap tenaga kerja berkualitas sehingga menciptakan masyarakat dengan kehidupan lebih baik di masa datang.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja di era revolusi industri 4.0 membutuhkan kolaborasi model pentahelix, yakni pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku industri, dan media. Kolaborasi ini bisa terjadi salah satunya dengan duduk bersama di Indonesia Development Forum. IDF merupakan forum internasional yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak 2017.

 IDF menyediakan wadah bagi praktisi pembangunan di sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertemu dan bertukar gagasan. Berbagai presentasi dari ahli dan praktisi yang mengangkat penelitian, wawasan, praktik cerdas dan pembelajaran, dari akar rumput sampai tingkat nasional, serta pengalaman internasional yang relevan bagi konteks Indonesia. Melalui berbagai sesi interaktif, forum ini mendorong pemikiran dan pendekatan baru dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan utama Indonesia.

Forum internasional ini bertujuan untuk mengumpulkan aktor-aktor pembangunan guna menyusun agenda pembangunan Indonesia. Di IDF, mereka mengomunikasikan hasil penelitian dan bukti atas berbagai tantangan pembangunan dan solusi-solusi apa saja yang efektif untuk mengatasinya. Dengan demikian, IDF bisa mendorong kolaborasi dalam mengatasi persoalan-persoalan pembangunan Indonesia yang paling mendesak untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan.[*]

indonesiadevelopmentforum.com