Optimalkan Media Sosial untuk Wujudkan Pemilu 2024 Damai

Kehadiran internet dan perkembangan media sosial mendorong kemudahan komunikasi politik dan penyediaan informasi politik secara cepat, tepat sasaran, dan berdampak besar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan saat ini media sosial berperan efektif dalam mempengaruhi proses politik, termasuk membentuk cara pandang dan meningkatkan kesadaran publik akan isu-isu sosial terkini, termasuk upaya mewujudkan Pemilu 2024 Damai.

“Digitalisasi telah menghadirkan desentralisasi komunikasi politik. Politik internet telah menjadikan semua sebagai pihak yang secara aktif bersuara.  Dengan kemudahan yang internet tawarkan, kegiatan komunikasi, pertukaran pendapat, hingga mobilisasi kegiatan politik, menjadi lebih mudah dilakukan,” jelasnya saat memberikan pidato kunci dalam Webinar Internasional Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul dari Malang, Sabtu (30/09/2023).

Di Amerika Serikat, pemanfaatan media sosial berhasil mendorong partisipasi pemilih muda. Sementara di Thailand media sosial menjadi kunci kemenangan salah satu konstestan. Di Negara bagian Ohio, media sosial dimanfaatkan untuk pengelolaan surat suara. Namun demikian, Wamenkominfo mengingatkan adanya potensi kekacauan informasi atau information disorder seiring peningkatan intensitas penggunaan media sosial.

“Setidaknya terdapat tiga bentuk kekacauan informasi yang sering ditemui, dan perlu diwaspadai.  Pertama, misinformasi, yaitu penyebaran informasi salah yang dibuat tanpa intensi menimbulkan kerugian.  Kedua, disinformasi, yaitu penyebaran informasi salah dengan sengaja.  Ketiga, mal-informasi, yaitu tersebarnya informasi faktual yang bertujuan untuk merugikan pihak-pihak tertentu, seperti perundungan siber, dan ujaran kebencian,” tuturnya.   

Kolaborasi

Kementerian Kominfo menginisiasi Kampanye Pemilu Damai 2024 untuk mengantisipasi potensi kekacauan informasi. Menurut Wamen Nezar Patria, guna mengantisipasi kekacauan informasi secara komprehensif, Kementerian mengundang keterlibatan stakeholder terkait untuk bersama-sama melakukan amplifikasi pesan turunan Pemilu Damai.

“Termasuk di antaranya dengan tidak melakukan penyebaran disinformasi dan hoaks,” tandasnya.

Selain upaya kolaboratif melalui orkestrasi komunikasi publik, Kementerian Kominfo melakukan penanganan kekacauan information dari hulu ke hilir.  Di tingkat hulu, Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatkan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam merespons hoaks melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti hoaks oleh Gerakan Nasional Literasi Digital.  Selanjutnya, di tingkat menengah, Kementerian Kominfo melakukan penerbitan klarifikasi hoaks terkait Pemilu 2024.  

“Bersama platform digital, penyedia layanan internet, kami juga melakukan take-down (penghapusan) konten hoaks dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks dan disinformasi terkait pemilu,” jelas Wamenkominfo.  

Sementarar di tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data kepada aparat penegakan hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum, terhadap pembuat dan penyebar hoaks terkait pemilu.  

“Menyambut pemilu tahun depan, kemajuan teknologi membuka peluang untuk memudahkan diseminasi visi politik kepada calon pemilih.  Saya mengajak rekan–rekan untuk mendorong komunikasi politik yang produktif serta mengutamakan persatuan dan perdamaian,” ungkapnya.

Dalam acara itu hadir Rektor Universitas Esa Unggul Kusuma Arief Among Praja, Rektor Asia E-University Malaysia, Juhary Ali dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Erman Anom.