Modernisasi Alutsista Pertahanan Sangat Penting Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR membahas mengenai rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022, Rabu (2/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Prabowo menjelaskan mengenai konsep rencana induk ke depan yang saat ini dalam proses penyusunan.

“Saya diminta menjelaskan konsep rencana induk kedepan, kita sedang menyusun itu. Rencana ini masih kita godok bersama bappenas, kementerian keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut, saat ini banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang sudah tua. Hal ini dinilai mendesak untuk segera diganti.

“Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya harus diganti, dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang sangat pesat,” katanmya.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), belum final.

“Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final,” kata Dahnil.

Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan, Presiden Jokowi ingin ada kejelasan 5 sampai dengan 25 tahun ke depan apa saja alpahankam yang bisa dimiliki. Ia bilang, bahwa kondisi alpalhankam faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang.

“Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui Reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam,” kata Dahnil.

Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima rencana strategis (renstra) dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024. Sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.

Dengan formula tersebut, lanjut Dahnil, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.

“Apabila dianologikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah. Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya,”.

Dahnil menegaskan, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Sebab, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8% dari PDB selama 25 tahun ke depan.

“Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan,” kata Dahnil. (**)