LIPI Apresiasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan

Portalnawacita – Selama 5 tahun pertama masa pemerintahannya, Presiden Jokow Widodo (Jokowi) gencar membangun berbagai infrastruktur di wilayah perbatasan antarnegara. Dampak pembangunan tersebut sudah banyak dinikmati oleh warga yang mendiami wilayah tapal batas.

Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ganewati Wuryandari memberikan apresiasinya, karena hasil pembangunan tersebut sangat berdampak bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

“Pemerintahan Jokowi ini dengan pembangunan yang masif itu kan sebetulnya untuk memudahkan persoalan di perbatasan-perbatasan, seperti persoalan logistik, karena kesulitan distribusi, infrastruktur jalan yang memang sangat susah sekali,” kata Ganewati saat diskusi dengan tema ‘Apa Kabar Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, medio November lalu.

Menurut Ganewati, sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah perbatasan sangat termajinalkan dalam konteks kesejahteraan, pendidikan maupun kesehatan.

Persoalan yang paling dirasakan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan, menurut Ganewati ialah persoalan logistik. Dimana, masyarakat Indonesia disana lebih mencari barang yang paling dekat dan murah. Sehingga, mereka memanfaatkan barang-barang logistik asal Malaysia.

“Nah akhirnya adalah bisa dimaklumi banyak sekali barang-barang bahkan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah Malaysia yang masuk di wilayah kita seperti kayak gas, gula, minyak dan sebagainya,” jelasnya.

Namun, kata Ganewati, saat ini dampak pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masih di daerah perbatasan sangat berdampak dari segi distribusi logistik yang dirasakan.

“Ternyata ada kolerasi yang sangat signifikan dalam konteks di Sebatik (Kalimantan) itu dengan perbaikan infrastruktur bahwa sekarang sudah 65 persen barang-barang itu sudah dari Indonesia. Kalau dulu hampir 90 persen itu barang-barang yang beredar di Sebatik adalah dari Malaysia, tetapi sekarang sudah 65 persen,” ungkap Ganewati.

“Ini artinya secara sepintas itu bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang dengan pembangunan infrastruktur itu memberikan hasilnya yang cukup positif dalam konteks kebutuhan bahan dasar,” pungkasnya.[*]