Keterlibatan Jakarta Bentuk BP3OKP untuk Tindaklanjuti Kebobrokan Pemerintah Daerah Papua

portalnawacita.com – Segala yang dilakukan pemerintah pusat untuk memajukan wilayah Papua seperti tak pernah berhenti mendapat kritik atau sanggahan dari masyarakat sekitar maupun publik yang berada di posisi oposisi. Setelah kebijakan otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) sempat ditentang, kini giliran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) bagi provinsi Papua yang mendapat kritik dan penolakan. Seseorang yang menyatakan diri sebagai tokoh muda Papua asal Meepago Tengah Papua Tengah bernama Ramos Petege menyatakan melalui Odiyaiwuu.com bahwa menurutnya Presiden Jokowi sebaiknya membubarkan BP3OKP karena keberadaanya dianggap sebagai bukti campur tangan Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tanah Papua.  BP3OKP lantas disebutnya hanya sekedar cara atau bentuk pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan di tanah Papua yang bertentangan dengan sistem desentralisasi serta prinsip otonomi daerah.

Menurutnya, koordinasi dan pengawasan yang didominasi oleh pemerintah pusat telah menyebabkan pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di Papua tidak maksimal, tidak efektif dan efisien yang akan berujung pada kegagalan pembangunan, mengulangi 20 tahun kegagalan pelaksanaan otonomi khusus Papua jilid pertama. Untuk diketahui bahwa 6 anggota BP3OKP yang direkrut antara lain, Albert Yoku yang merupakan anggota Provinsi Papua, Irene Manibuy dari Papua Barat, Otto Ihalauw dari Provinsi Papua Barat Daya, Yoseph Yanowo Yolmen dari Papua Selatan, Pietrus Waine dari Papua Tengah, serta Hantor Matuan dari Papua Pegunungan. Tokoh Muda asal Papua Barat Daya, Geis Muguri, S.Ip dalalam keterangannya menegaskan bahwa suku-suku di Papua tidak terdapat marga Ihalauw. Marga tersebut berasal dari Maluku. Diketahui bahwa Otto Ihalauw bukanlah orang asli Papua (OAP) dan pernah tersangkut masalah hukum. Dengan demikian, menurutnya Wapres telah salah menempatkan orang untuk mewakili masyakarat di Papua Barat Daya. Dirinya lantas mengingatkan kepada Wapres agar konsiten menjalankan perintah UU Otsus Papua serta menghargai afirmasi dan kearifan lokal yang berlaku di tanah Papua.

Sebuah Langkah Strategis untuk Bangun Papua Melalui BP3OKP

Kehadiran BP3OKP atau yang kemudian juga disebut sebagai Badan Pengarah Papua (BPP) yang dipimpin oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin memiliki harapan besar dalam upaya percepatan pembangunan di tanah Papua. Dalam audiensi jajaran BP3OKP yang diselenggarakan belum lama ini termuat beberapa arahan penting dari ketua kepada para anggotanya. Salah satunya yakni permintaan Wapres untuk memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua untuk meyakinkan bahwa pemerintah serius dalam membangun sekaligus memajukan tanah Papua. Selain itu penekanan juga disampaikan terkait pentingnya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dengan para pemangku kepentingan di daerah. Hal tersebut guna memastikan agenda konsolidasi Otonomi Khusus di 6 Provinsi Papua, terutama berkaitan dengan penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di 4 DOB.

Tidak bisa dipungkiri pula, aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di Papua juga merupakan hal yang sentral untuk terus diperhatikan dan diserap oleh pemerintah. Diketahui bahwa pemerintah terus mendengar apa saja kemauan yang disampaikan oleh masyarakat di Papua demi pembangunan daerah mereka. Pencatatan dan juga pelaporan dengan lengkap juga terus dilakukan oleh Pemerintah dan jajarannya, khususnya pihak BPP. Karena dengan keberhasilan menangkap seluruh aspirasi masyarakat tersebut, maka sekaligus mampu mencarikan solusi terbaik untuk permasalahan apa saja yang terjadi secara nyata di lapangan dan selama ini terus dirasakan oleh masyarakat untuk segera bisa diperbaiki. Bukan hanya itu, seluruh upaya ini, termasuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat hingga kini masih terus dilakukan diskusi di berbagai forum dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kehadiran BP3OKP memang memiliki tugas yang sangat penting, yang diamanatkan oleh negara, yakni untuk terus mengawal arah baru bagi pembangunan Bumi Cenderawasih ke depannya.

Keterlibatan Pemerintah Pusat Menindaklanjuti Kebobrokan Pemerintah Daerah Papua

Bukan tanpa alasan jika kemudian pemerintah pusat mengambil langkah dengan membentuk BP3OKP atau BPP yang berfokus pada pembangunan di tanah Papua berikut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara konteks, kejadian kasus pengungkapan permasalahan yang dilakukan oleh Gubernur Non Aktif Papua, Lukas Enembe seperti menjadi titik balik dari segala permasalahan serta penghambat pembangunan di bumi cenderawasih.

Adanya perombakan terhadap pemerintahan Papua menjadi harapan besar bagi banyak pihak setelah mengetahui adanya kebobrokan di ranah internal pemerintah yang berkuasa. Salah satu pihak yang merespon hal tersebut datang dari tokoh pemuda Adat Tabi, Aris Kreutha, bahwa tingginya angka kasus korupsi menjadi salah satu penyebab pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meskipun sudah begitu banyak dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dirinya menaruh harapan penuh pada BPP dibawah pimpinan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk menata ulang sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan Negara di Papua, khususnya terhadap pengelolaan dana Otsus Papua jilid II. Aris Kreutha sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat tersebut dengan menunjuk Wakil Presiden sebagai ketua. Di samping itu, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh KPK serta beberapa oknum pejabat di sejumlah kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah mengindikasi maraknya kasus korupsi di tanah Papua.

Oleh karenanya, mewakili para aktivis Papua meminta Gubernur non aktif Lukas Enembe untuk kooperatif mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat secara gentle. Pasalnya, tindakan korupsi yang telah dilakukan juga berdampak bagi kegagalan pembangunan manusia Papua. Dengan kata lain, hal ini sebenarnya bukan kesalahan Jakarta atau pemerintah pusat, namun kesalahan orang asli Papua, yang disebut ahli politik Papua, menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat namun tidak memakai hati. Padahal ada hak-hak masyarakat yang dikebiri, dikadalin, dan dibuat bingung. Hal tersebut menjadi fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus.

Pentingnya Peran BP30KP dalam Membangun Papua

Sejumlah pihak yang hingga kini masih mempertanyakan urgensi pembentukan BP3OKP atau BPP menjadi refleksi bersama. Bahwa niat mulia pemerintah pusat dalam upaya memperbaiki pembangunan di Papua belum sepenuhnya tersiar dan terjelaskan kepada publik secara luas. Padahal pembentukan badan ini memiliki harapan sekaligus peran yang vital dalam kerangka implementasi kebijakan Otsus selama 20 tahun terakhir. Selama kurun waktu 2001-2021, tidak ada satu instansi ataupun institusi yang langsung di bawah Presiden bertugas mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi setiap program Otsus maupun dana Otsus serta dana-dana pembangunan lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Sektoral, untuk lebih diarahkan penggunaannya agar lebih tepat sasaran. Dibentuknya BP3OKP atau BPP dimaksudkan untuk menggantikan desk Papua yang sebelumnya berada di kementerian dan lembaga dengan tujuan memperkecil ego sektoral yang terkadang tumpang tindih dalam pengimplementasian program pembangunan dan tidak jarang saling lempar tanggung jawab. Melalui BP3OKP atau BPP dengan pendekatan akseleratif memainkan fungsi penghubung yang memediasi kepentingan pusat di wilayah Papua, dan sebaliknya penyambung aspirasi dan kepentingan Papua ke pemerintah Pusat. Hal ini sekaligus upaya mentransformasi persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Secara pengalaman pemerintah juga pernah memiliki Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh (BRRA) sebagai referensi dimana nantinya bakal terdapat terobosan baru dengan cara, pandangan, sekaligus paradigma baru. 

Kritik Merupakan Bahan Evaluasi yang Jauh dari Provokasi

Sebagai negara demokrasi, kritik merupakan wujud perhatian dari luar maupun dalam. Begitu juga dengan pembentukan BP3OKP yang telah memunculkan kritik berkaitan dengan pemilihan anggota yang disebut non OAP.  Sorotan terhadap perwakilan tokoh lokal dari Papua Barat Daya bernama Otto Ihalauw dimana disebut oleh sejumlah pihak pernah tersangkut masalah hukum merembet pada tuduhan kepada Wapres yang disebut salah menempatkan orang hingga dorongan agar Presiden Jokowi membubarkan BP3OKP atau BPP.  Meski hingga saat ini belum terdapat penjelasan klarifikasi dari Wapres atau pihak terkait, namun seharusnya kritik tersebut disampaikan sesuai dengan alur dan proses yang harus dilewati. Pemilihan tokoh lokal untuk mewakili dalam BP3OKP atau BPP tentu berdasarkan pada sejumlah pertimbangan yang matang. Banyak tokoh yang kompeten namun kemudian tertuju pada 6 orang yang saat ini mewakili masyarakat Papua. Menjadi hal miris adalah munculnya pernyataan tambahan yang mendorong agar Presiden Jokowi membubarkan BP3OKP atau BPP. Hal tersebut bersifat kontraproduktif dan justru merupakan bentuk provokasi yang harus dihindari dan tak seharusnya diindahkan publik. Sudah terlalu banyak permasalahan yang terjadi di Papua, saatnya membangun bumi cenderawasih secara lebih bijak dan berjiwa besar.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)