Kementerian Keuangan Tetap Menghormati Aspirasi MPR

Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasannya memotong anggaran MPR hingga membuat lembaga tinggi negara itu marah. Menurut Ani, sapaan akrabnya, pemotongan anggaran dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai keperluan mulai dari penanganan pandemi covid-19 hingga membantu rakyat miskin.

“Tujuannya adalah untuk membantu penanganan covid-19, seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” ungkapnya dalam unggahan Instagram, Rabu (1/12).

Ia menekankan refocusing anggaran dilakukan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos), memberikan subsidi upah, hingga membantu pelaku usaha kecil selama PPKM Level 4 diberlakukan.

Ia juga mengklaim refocusing anggaran tidak hanya terjadi di MPR, namun juga terjadi di semua kementerian dan lembaga negara. Bahkan, refocusing anggaran dilakukan sebanyak empat kali.

Namun demikian, ia menyatakan anggaran kegiatan bagi anggota MPR masih akan tetap didukung oleh mekanisme pembiayaan negara melalui APBN. Ia pun mengaku menghormati seluruh lembaga negara, termasuk anggota parlemen.

“Menkeu (menteri keuangan) menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan terkait tudingan Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang menyebut dirinya tak menghargai MPR. Di akun instagram resminya, Sri Mulyani mengungkapkan ia 2 kali tidak bisa memenuhi undangan rapat dengan MPR.

“Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen,” tulis Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

“Tanggal 28/September/2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan mengenai pemotongan anggaran MPR. Kata dia, untuk menangani meledaknya kasus Covid-19 gelombang kedua, yaitu sejak Juli 2021 akibat penyebaran varian Delta, pemerintah membutuhkan banyak biaya. (*)