Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria, mengatakan semestinya kehadiran Papua Barat Daya (PBD) membawa misi yang sangat penting, yaitu untuk mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Tingkat kemiskinan yang masih di atas 10 persen, angka putus sekolah tinggi, dan lapangan kerja yang terbatas menjadi persoalan yang harus bisa diselesaikan dengan adanya Daerah Otonom Baru (DOB).
“Dalam menyiapkan DOB, masih ditemukan sejumlah masalah. Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke KPK, masyarakat mengadukan adanya pengaturan penempatan pejabat pada perangkat DOB yang sarat dengan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” papar Dian, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik.
Terkait dengan DOB itu, Dian berpesan agar para pengelola daerah baru ini harus meninggalkan budaya lama. Baginya, praktik KKN akan mencederai tujuan awal dari keberadaan DOB. Justru jika menjadi sumber masalah baru, publik tidak akan percaya lagi dengan kebijakan pemerintah atas DOB.
“Sudah semestinya DOB itu dikelola dengan semangat yang baru. Kita Tinggalkan praktik-praktik lama yang tidak benar. Provinsi baru harus jadi harapan baru, untuk Tanah Papua yang lebih baik. Kekayaan alam Tanah Papua harus dimanfaatkan dengan bijak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pesan Dian.
Pj Gubernur PDB Muhammad Mus’ad berharap agar keberadaan DOB harus punya kontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan di PBD. Semoga PBD bisa menjadi contoh bagi pemerintahan daerah yang lebih baik,” harap Musa’ad.
More Stories
UU Cipta Kerja Kuatkan Fundamental Ekonomi Nasional
Pemerintah Konsisten Kawal Percepatan Pembangunan di Papua
Pemerintah Bangun Infrastruktur Industri Gula dan Bioetanol di Merauke