Jokowi: Pindah Ibukota, Pindah Pola Pikir

PortalNawacita – Memulai agenda kunjungannya di Kalimantan Timur (Kaltim), Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat setempat untuk menyampaikan niatnya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di antara Paser Penajam Utara dan Kutai Kartanegara.

“Saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ingin kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Paser Penajam Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Jokowi saat mengawali sambutannya dalam pertemuan di kota Balikpapan, Selasa (17/12).

Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara ini sudah melalui studi yang cukup lama, lebih kurang lima tahun yang lalu.

“Studi mengenai perpindahan ibu kota itu sudah dimulai sejak presiden pertama kita, Bung Karno dulu sudah sebetulnya sudah ingin memindahkan ibu kota di Palangkaraya. Kemudian presiden berikutnya juga ingin memindahkan dari Jakarta tapi tetap masih di Jawa. Kemudian terakhir Presiden sebelum dirinya juga ingin memindahkan ibu kota,” terangnya. 

Rencana pemindahan Ibu Kota, lanjut Jokowi, merupakan sebuah perjalanan panjang keinginan Pemerintah Pusat untuk memindahkan ibu kota. Karena dari sisi penduduk yang sekarang 267 juta, 56% itu ada di Jawa, totalnya di Jawa itu kurang lebih 149 juta ada di Jawa. Sementara PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa khususnya di Jakarta.

“Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti ke semuanya ke Jawa lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semikin padat karena memang penduduk datang dari seluruh penjuru tanah air,” tutur orang nomor satu di negara ini.

Presiden menerangkan proses pemilihan lokasi juga sudah melalui sebuah kalkulasi, sebuah perhitungan yang panjang. Setelah data-data disampaikan,  pemerintah memutuskan pindahnya ke Kalimantan Timur khususnya di Paser Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara.

“Sampai kemarin memang yang sudah diputuskan mencakup kurang lebih 193 ribu hektar, tetapi tadi Pak Gubernur menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektar, yang itu memang sudah konsesi-konsesi HTI yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena memang itu adalah milik negara,” terangnya.

Presiden juga menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin memindahkan fisik kantor atau fisik gedung dari Jakarta. 

“Tapi yang diinginkan nanti pindahnya ibu kota ini juga ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir, sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini agar kita diinstall sistemnya,” pungkasnya. (MONITORTODAY)