PortalNawacita – Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Polri sejak September 2020 belanja peralatan khusus untuk pengamanan demonstrasi Omnibus Law UU Ciptaker.
“Selain belanja Polri untuk pengadaan perangkat yang mendukung aktivitas digital, pada September 2020, LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai kebutuhan dan atau anggaran mendesak, yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law,” ujar peneliti ICW Wana Alamsyah, Jumat (9/10/2020).
Atas tudingan ICW itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membantah keras.
“Tidak benar kalau ada anggapan bahwa pengadaan untuk pengamanan demo UU Ciptaker,” kata Argo.
Argo mengatakan belanja peralatan pada tahun ini baru dipakai untuk tahun depan. Tidak langsung dipakai. Termasuk anggaran yang dibelanjakan pada September lalu.
“Pengadaan di kepolisian direncanakan dan diajukan ke DPR tahun ini, untuk dilaksanakan tahun depan,” katanya.
Argo juga mengatakan bahwa pembelian peralatan untuk pengamanan tidak hanya dipakai untuk di wilayah Jakarta. Justru disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia terutama yang menggelar Pilkada 2020.
Diketahui, Pilkada 2020 akan dihelat serentak di 270 daerah. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
“Didistribusikan ke seluruh Indonesia dan yang diutamakan yang ada pilkadanya,” kata Argo.
Dia menegaskan bahwa masyarakat bisa mengakses LPSE untuk melihat pengadaan yang dilakukan oleh Polri. Masyarakat bisa memantau jika memang ada pengadaan yang tidak sesuai aturan.[*]
More Stories
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagai Momentum Persatuan Bangsa
UU Cipta Kerja Kuatkan Fundamental Ekonomi Nasional
Pemerintah Konsisten Kawal Percepatan Pembangunan di Papua