Dede Farhan Aulawi, Polri Siap Mengamankan Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

Manokwari – Perkembangan zaman dengan segala macam atributnya akan berimplikasi pada banyak hal, termasuk masalah – masalah keamanan sebagai konsekuensi terbukanya ruang kriminalitas baru, kombinasi atau modifikasi dari yang sudah ada sebelumnya. Begitupun dengan adanya kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua perlu penyiapan personil Polri dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah tersebut “, ungkap Pemerhati Kepolisian Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Minggu (20/5).

Hal tersebut ia sampaikan sekembalinya dari Jayapura Papua setelah menyampaikan pengarahan kepada para Bintara senior (Bripka – Aiptu) di Satuan Brimobda Papua terkait dengan persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pada kesempatan tersebut ia menekankan pentingnya perubahan mindset dari Bintara ke Perwira karena kemungkinan untuk sementara beberapa pos perwira akan diisi Bintara senior dulu mengingat jumlah perwira yang masih kurang di Papua. Ungkapnya.

Menurutnya, sejak DPR mengesahkan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Papua dalam Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022, maka pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan resmi dimulai. Pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah Papua yang sangat luas, pemerataan pembangunan dan juga untuk mengokohkan NKRI.

Salah satu konsekuensi dari DOB ini di bidang keamanan, tentu membutuhkan kehadiran personil Polri untuk mengisi posisi sesuai kebutuhan. Pada masa transisi, kemungkinan posisi tersebut akan diisi oleh para Bintara senior yang sudah memiliki pengalaman lapangan yang banyak. Konsekuensinya tentu terhadap besarnya tugas dan tanggung jawab yang akan dipikul.

Setiap Perwira dituntut mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara utuh dengan lebih mengedepankan keteladanan dalam sikap, pola pikir, tindakan dan perbuatan, sehingga menjadi sosok pribadi yang dapat dipercaya, patut digugu dan ditiru.

Selain itu, juga dituntut untuk memahami dan mampu mengembangkan fungsi-fungsi manajemen sesuai lingkup penugasan dan peran masing-masing. Mampu mengembangkan potensi kemampuan satuan di bawahnya dan mampu berkoordinasi dengan satuan disampingnya untuk kemajuan organisasi yang dipimpinya.

Kemudian Dede juga mengingatkan, pentingnya peningkatan kadar kualitas moral, tetap berpegang teguh pada etika dan moral sebagai insan Bhayangkara. Pelaksanaan tugas anggota di lapangan harus dipastikan berjalan dengan baik, dan mampu menghadapi segala macam bentuk tantangan di lapangan yang semakin kompleks. Termasuk kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Perkembangan era digital atau Hyper Connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru. Juga pengamanan seluruh rangkaian Pemilu serentak tahun 2024, dimana harus mencegah terjadinya polarisasi, politik identitas, dan penyebaran hoaks yang mampu memecah belah bangsa.