Besarnya Biaya Penataan Upaya Jakarta Dibanding Perencanaan Tata Wilayah di IKN Baru

Jakarta – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia bukan merupakan barang baru. Mengutip dari Majalah Historia, setidaknya mulai tahun 1950-an nama Palangkaraya mencuat sebagai ibukota negara yang digagas oleh Presiden Soekarno waktu itu.

Palangkaraya dipandang lebih tepat sebagai pusat pemerintahan ketimbang kota Jakarta yang sudah jadi, terbentuk, terlalu penuh dengan simbol-simbol kolonial. Kemudian pada era Presiden Soeharto muncul nama Jonggol, di daerah Bogor. Presiden SBY memulai kajian pemindahan ibukota negara dengan membentuk tim khusus. Dan akhirnya tanggal 26 Agustus 2019 lalu Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi Ibukota Negara (IKN) akan pindah ke Kalimantan Timur.

Dalam pandangan seorang planner, rencana pemindahan IKN dapat ditelisik dari berbagai perspektif. Dalam persepektif historis, pemindahan IKN ini menunjukkan bahwa kompleksitas permasalahan DKI Jakarta sangat tinggi.

Sejarah perencanaan kota menunjukkan bahwa ilmu perencanaan berkembang dari munculnya masalah fisik perkotaan. Ketika muncul masalah maka planning bereaksi dengan memberikan usulan rencana pembangunan baik secara fisik maupun ekonomi.

Ketika solusi terhadap kompleksitas permasalahan DKI dijawab dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, hal ini mengindikasikan konsentrasi penduduk dan aktivitas perekonomian yang sangat tinggi di Jakarta tidak bisa dijawab melalui perencanaan fisik kota sehingga pemindahan aktivitas-lah jawabannya baik aktivitas perekonomian maupun pemerintahan.

Lebih lanjut, kemacetan di Jakarta, termasuk Bogor, Tangerang, dan Bekasi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliunan rupiah setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu ‘penyakit’ Jakarta yang menjadi salah satu faktor pertimbangan perpindahan ibu kota.

Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan perpindahan ibu kota menjadi solusi yang lebih tepat lantaran penyakit Jakarta tersebut kerap sulit diobati. Perpindahan ibu kota dinilai lebih menguntungkan jika dibandingkan harus terus menerus menelan rugi akibat kemacetan Jakarta tadi.

“Pemborosan-pemborosan itu sudah bukan masa nya lagi bagi kita untuk mengkompromikan. Akan lebih murah lagi anggaran tadi dipakai salah satunya untuk pemindahan ibu kota saja dan program-program yang lain,” katanya