Penyalagunaan Kekuasaan dan Keuangan Negara Jadi Salah Satu Hambatan Kemajuan Papua

portalnawacita.com – Kasus yang menimpa Gubernur Papua, Lukas Enembe pada akhirnya membuka tabir gelap pengelolaan sebuah wilayah beserta sumber daya manusia yang harusnya bersikap amanah. Pengumuman yang dilakukan Menko Polhukam, Mahfud MD soal indikasi korupsi besar-besaran oleh pejabat di Provinsi Papua membuka mata semua orang bahwa terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Melalui kasus tersebut, juga menjadi momentum dari sejumlah tokoh yang kemudian bersuara, baik dari pihak pro Gubernur Papua, maupun yang kontra. Adanya pengaitan sumber kasus yang disampaikan oleh kuasa hukum Lukas Enembe terkait pengisian calon wakil gubernur Papua juga menjadi sorotan. Ragam respon tersebut harus benar-benar dicermati karena sebagian diindikasi bentuk provokasi dari pihak berkepentingan.  

Kasus Lukas Enembe Membuktikan Tata Kelola yang Buruk di Papua

Pernyataan tersebut muncul dari tokoh senior Papua, Michael Manufandu yang mengkritisi kinerja sejumlah lembaga pengawasan maupun lembaga penegakan hukum yang dinilai tak berdaya mencegah praktik korupsi oleh para pejabat penyelenggara keuangan negara. Mantan dubes RI untuk Kolombia tersebut secara khusus mengkritik kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang setiap tahun memberikan penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Papua maupun sejumlah kabupaten/kota. Dirinya berharap agar seluruh pejabat dalam lingkaran kekuasan di provinsi Papua turut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban. Ia juga meminta warga Papua terutama di Kota Jayapura agar berpikir jernih mencermati persoalan hukum yang dihadapi oleh Lukas Enembe, serta tidak terhasut untuk melakukan hal-hal yang berpotensi melawan hukum.

Kuasa Hukum Agar Fokus pada Kasus Korupsi, Tidak Semua Masyarakat Papua Dukung Lukas Enembe

Pengaitan isu yang disampaikan kuasa hukum Lukas Enembe terkait pengisian wakil gubernur Papua tersebut sempat menjadi top isu bagi publik. Sejumlah pihak bahkan menduga hal tersebut menjadi upaya pengalihan dari proses penyidikan KPK. Tokoh Papua, Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw, Harly APY Ohei menyatakan bahwa kuasa hukum Lukas Enembe agar fokus pada proses hukum. Masyarakat di Papua telah mengetahui bahwa sang gubernur menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Pengaitan hal yang satu dengan yang lain, dalam kasus ini berdampak pada tuduhan yang berakibat pencemaran nama baik bagi pihak yang terkena tuduhan.  

Di sisi lain, Sekretaris DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua, Michael Marselinus Sineri menyampaikan sikap kecaman terhadap oknum tertentu yang mencatut nama KNPI dan masyarakat Papua dalam aksi unjuk rasa selasa 20 September 2022 lalu. Dirinya meluruskan hal tersebut guna menepis persepsi masyarakat di luar bahwa seluruh pemuda dan masyarakat dukung Gubernur Papua, Lukas Enembe. Padahal faktanya tidak semua orang mendukung koruptor, karena merupakan akar peroalan utama di Provinsi Papua. KNPI dan Pemuda Papua sangat mendukung langkah-langkah KPK dalam menindak tegas oknum pejabat yang melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Lukas Enembe Sumber Dana Partai Demokrat, Papua Maju Karena Peran Jokowi

Pegiat Media sosial, Denny Siregar menyoroti munculnya video bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe merupakan bos judi di Asia yang menjadi sumber dana Partai Demokrat. Menurutnya, secara langsung hal tersebut terlihat jelas dari pembelaan Lukas Enembe terhadap partai Demokrat. Sementara itu, masih dari pegiat media sosial, Bernama Jhon Sitorus dalam pernyataannya mempertanyakan prestasi Lukas Enembe selama menjabat. Dirinya melihat tak adanya gagasan dan karya besar dari Papua kecual seremonial belaka. Papua mengalami percepatan pembangunan karena peranan besar Presiden Jokowi yang telah berkunjung ke Papua lebih dari 15 kali. Presiden bahkan telah merespon belum hadirnya Lukas Enembe dalam pemanggilan KPK.  Menurut Presiden, semua warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, Adanya alasan ketidakhadiran Lukas Enembe karena kesehatan tentu harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis agar KPK dapat menganalisis lebih lanjut.

Sementara itu, ICW melalui penelitinya, Kurnia Ramadhana mendesak agar KPK lebih berani menggunakan kewenangan jemput paksa terhadap Lukas Enembe yang telah berstatus tersangka. Sebagai aparat, KPK cukup menyampaikan kewajiban hukum Lukas untuk menghadiri proses pemeriksaan, bukan malah mengumbar SP3.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa gubernur Papua tersebut benar-benar sakit. Untuk itu, pihaknya mengambil langkah second opinion akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe. Pasalnya, hingga tanggal 26 September 2022, Lukas Enembe tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Mengalirnya Dukungan Terhadap Proses Hukum Lukas Enembe

Hingga kini, sejumlah pihak silih berganti terus memberikan pernyataan dukungan terhadap pemeriksaan Lukas Enembe. Para tokoh agama baik Kristen maupun Islam di Papua mendukung langkah tegas KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal tersebut disampaikan Pendeta Yones Wenda yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sinode Gereja Kemah Injil Masehi Kingmi Indonesia (KIMI) di Tanah Papua. Menurutnya, pemeriksaan tehadap Lukas Enembe merupakan konsekuensi terhadap kesalahannya yang telah diperbuat. Yones Wenda meminta masyarakat Papua jangan sampai ikut mendukung orang yang diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Papua. Tokoh agama Papua Ismail Asso mengajak masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK RI. Dukungan yang sama, juga harus diberikan ketika KPK melakukan penegakan hukum terhadap bupati dan pejabat lainnya yang diduga terlibat korupsi. Sementara kepada Lukas Enembe, ia berharap agar Lukas bersikap kooperatif dengan pihak aparat penegak hukum dan segera menyerahkan diri, apalagi jika merasa tidak bersalah.

Sementara itu, dukungan juga muncul dari Prodewa Papua yang menyatakan sikap untuk mendukung penuh pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah Papua sampai akarnya. Direktur Eksekutif Prodewa Wilayah Papua, Leonardus O. Magai mengatakan pengungkapan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi angin segar bagi penegakan hukum di Papua. Namun, diyakini bahwa kasus korupsi Gubernur papua mustahil berdiri sendiri, terdapat sekian banyak pejabat elit papua yang terlibat sehingga hukum harus ditegakkan sampai ke akar-akarnya. Watak kekuasaan yang korup dari pejabat elit Papua menjadi faktor utama dibalik tidak meningkatnya kesejahteraan rakyat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)