Indikasi Terdesaknya TPNPB OPM, Jeffrey P. Bomanak Lempar Tuduhan Indonesia Lakukan Kejahatan Perang dan Umumkan Wilayah Perang

portalnawacita.com – Seperti sengaja untuk dikendalikan secara masif, isu pemberitaan berkaitan dengan manuver tokoh TPNPB OPM, Jeffrey P. Bomanak masih terus eksis dan bertebaran dalam sejumlah timeline media sosial. Setidaknya, Facebook, Youtube, hingga portal media online partisan menjadi platform yang kerap ia gunakan untuk menuliskan hal-hal berkaitan dengan perjuangan Papua Barat untuk lepas dari wilayah Indonesia.

Dalam pernyataan terbarunya, Jeffrey P. Bomanak menyebut bahwa pihaknya bukan meminta pembangunan, jabatan, maupun kesejahteraan, namun pengakuan secara komprehensif untuk menentukan nasib politik dan merdeka serta berdaulat di atas tanah Papua. Pengumuman perang atas sejumlah wilayah di Papua serta pengiriman surat kepada Presiden Amerika telah ia lakukan. Dengan tegas dirinya menyebut bahwa hak politik rakyat Papua telah dirampas dan direbut secara paksa dalam Pepera yang tidak berjalan secara demokrasi. Menurutnya, rakyat Papua tidak terlibat dalam New York Agreement. Surat yang ditulis Jeffrey P. Bomanak kepada Presiden Amerika Serikat meminta agar memberikan perhatian atas apa yang terjadi di Papua yakni mendorong agar mengakhiri pendudukan militer Indonesia yang melanggar hukum dan aneksasi Papua Barat serta mempertanyakan kondisi Papua saat ini sebagai kegagalan kebijakan luar negeri Amerika dalam melindungi enam dekade kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam surat tersebut, Jeffrey P. Bomanak juga menyertakan beberapa bukti tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat Papua yang disebutnya kejahatan kemanusiaan.

Pernyataan tersebut jelas bersikap paradoks dan subjektif pada satu sisi sebagai upaya dirinya untuk mendapatkan simpati internasional memanfaatkan kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Papua Nugini. Seperti yang kita ketahui, di sisi lain hingga saat ini tindakan kriminal yang dilakukan oleh TPNPB OPM terus terjadi secara brutal. Kejadian terbaru seorang prajurit TNI pada 19 Mei 2023 lalu gugur setelah dibacok dan ditembak anggota OPM di distrik Ilaga Kabupaten Puncak oleh kelompok pimpinan Lubuk Telenggen. Tak hanya aksi penyerangan serta teror yang mengancam masyarakat. Tindakan KST Papua juga bisa dibilang kejam karena dengan teganya memperalat dan menggunakan para pemuda generasi penerus Papua sebagai simpatisan mereka. Para pemuda direkrut dan didoktrin agar bisa menjadi simpatisan untuk diperalat sehingga ikut serta dalam rangkaian kebiadaban yang dilakukan. Tak hanya melanggar hak asasi manusia (HAM), namun juga merusak masa depan para pemuda.

Telaah Tuduhan Jeffrey P. Bomanak bahwa Indonesia adalah Kolonial dan Lakukan Kejahatan Perang

Penyebutan Indonesia sebagai negara kolonial dan negara yang lakukan kejahatan perang yang disampaikan oleh tokoh TPNPB OPM, terutama Jeffrey P. Bomanak telah terjadi beberapa kali sejak dirinya kerap mengunggah tulisan di media. Untuk menelaah pernyataan tersebut maka perlu diurai per bagian berkaitan dengan seluk beluk tanah Papua. Dimulai dari perjalanan waktu, Papua adalah provinsi paling bungsu yang bergabung dengan Indonesia di tahun 1969. Masyarakat Papua resmi menjadi WNI setelah diadakan Pepera (Penentuan pendapat rakyat) dimana mayoritas menginginkan ikut Indonesia daripada Belanda. Jika dalam pernyataan Jeffrey P. Bomanak lebih menjelaskan definisi kolonialisme, maka penting juga menjelaskan seluk beluk adanya organisasi seperti OPM di Papua yang ngotot ingin merdeka. Beberapa penyebabnya antara lain, Pertama, mereka tidak mempercayai hasil Pepera karena termakan provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai Papua. Kedua, mereka merasa Papua sedang dijajah oleh Indonesia. Padahal masyarakat di Bumi Cendrawasih secara sukarela bergabung menjadi WNI, mereka tidak merasa dijajah oleh pemerintahan pusat.

Dari sudut pandang lain, Putra dari tokoh Papua Dortheys Eulay (alm), Ondo Yanto Eulay pernah menceritakan kronologis Pepera. Dimana setelah ada hasil yang keluar, langsung diserahkan ke Sekjen PBB, lalu disahkan oleh Dewan PBB. Dengan begitu, Papua sah menjadi bagian dari Indonesia. Dalam konteks hukum internasional, seluruh bekas jajahan Belanda di nusantara menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika terdapat pihak yang menggugat kemerdekaan Papua, maka sama saja menentang hukum internasional dan juga Dewan PBB.

Lalu telaah kedua, bagaimana bisa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau TPNPB OPM berpikir bahwa Papua dijajah oleh Indonesia sehingga mereka ingin mendirikan Republik Federal Papua Barat. Logikanya, jika Papua dijajah, tidak akan ada infrastruktur megah seperti Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, atau tol laut yang akan menolong warga dalam distribusi logistik hingga memperoleh sembako dengan lebih mudah. Namun jangan harap logika tersebut muncul dalam pergerakan kelompok Jeffrey P. Bomanak. Mereka bahkan seperti kehilangan akal dengan menuduh seenaknya hanya untuk menunjukkan eksistensi dalam kondisi tersudut ruang geraknya pasca pengesahan UU DOB.

Modus Jeffrey P. Bomanak Tarik Perhatian Internasional Melalui Surat Terbuka

Bukan kali ini saja terjadi adu argumen berkaitan posisi Papua dalam hubungannya dengan Indonesia membawa isu pelanggaran HAM untuk menarik perhatian dunia internasional. Menko Polhukam, Mahfud MD dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa Kelompok Separatis Papua terus menerus mengerek isu HAM untuk kemerdekaan, namun justru membunuh warga sipil Papua dengan keji. Mereka telah menyiarkan hoaks ke publik internasional dalam konteks persoalan HAM. Isu yang mereka usung tak sejalan lurus dengan tindakan dan aksi teror yang mereka lakukan di tanah Papua. Tak hanya menyasar aparat keamanan, mereka juga kerap membunuh warga sipil secara kejam dengan berbagai kedok dan alasan yang tak masuk akal.

Satu hal yang menjadi kewaspadaan bersama ialah bias opini yang sering mereka kembangkan, utamanya terhadap dunia internasional. Indonesia sering dikaitkan lakukan pelanggaran HAM melalui aparatnya di Papua, namun sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Hal ini juga terjadi saat Jeffrey P. Bomanak menulis surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Pernyataan geram juga pernah disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, bahwa Kelompok Separatis Papua telah melakukan penyerangan terhadap warga sipil dengan kedok memperjuangkan masyarakat Papua. Padahal, mereka hanya bertujuan meraup keuntungan pribadi.

Paradoks Surat Terbuka dan Keterlibatan Tentara Asing dalam Aksi TPNPB OPM

Sikap Jeffrey P. Bomanak yang seakan sedang ‘mengadu’ nasib kelompoknya kepada Amerika Serikat melalui surat terbuka justru menjadi pintu masuk bagi temuan-temuan lain yang mengarah pada keterlibatan asing dalam membantu pergerakan TPNPB OPM selama ini. Sebuah hasil Analisa dari pengamat militer dan pertahanan, Dr. Connie Rahakundini Bakrie menyebut bahwa keberadaan TPNPB OPM tidak berdiri sendiri, namun mendapat bantuan asing yakni DynCorp. Sejumlah Analisa darinya menyebut keterlibatan pihak asing dalam sejumlah penyerangan kepada prajurit dan markas Kopassus di Papua. Pertama, Dyncorp merupakan perusahaan kontraktor militer swasta di Reston Virginia Amerika Serikat yang memiliki unit-unit usaha berkaitan dengan operasi bersenjata. Kedua, terdapat kecurigaan bahwa Erinys yang merupakan organisasi tentara bayaran di Dubai, Uni Emirat Arab, dikenal selalu ikut beroperasi di daerah rawan konflik. Ketiga, terdapat kecurigaan terhadap G4S, sebuah organisasi keamanan global berbasis di London Inggris, diperkuat 620 ribu personal, dan selalu berada di wilayah konflik. Keempat, terdapat kecurigaan pada desertir TNI yang juga dicurigai mendukung aktifitas TPNPB-OPM. Mereka diduga memilih terlibat dalam konflik Papua karena bayaran yang menggiurkan. Di akhir analisanya, Connie menilai bahwa diplomat Indonesia kedodoran karena terdapat keterlibatan tentara asing bayaran yang mendukung TPNPB OPM di Papua. Sudah saatnya untuk wilayah Papua digelar operasi militer dalam rangka membasmi gerakan separatis tersebut.

Maka kemudian jika dikaitkan dengan surat terbuka yang ditulis oleh Jeffrey P. Bomanak dengan segenap kata-kata persuasif demi menarik simpati internasional terkait masalah pelanggaran HAM di Papua. Sementara itu di sisi lain, terdapat indikasi kuat keterlibatan asing dalam mendukung pergerakan TPNPB OPM. Maka sudah sewajarnya untuk kita juga curiga, bahwa dibalik kejadian-kejadian ini terdapat lingkaran setan yang harus segera diputus agar permasalahan di Papua tidak semakin menahun.

Mengapa pasukan TPNPB OPM bergerak begitu aktif ternyata mendapat bantuan dari pihak asing. Menjadi hal yang memprihatinkan ketika situasi ini benar-benar terjadi, masyarakat Papua lah yang sebenarnya menjadi korban. Kita harus benar-benar kritis terhadap situasi permasalahan di Papua bahwa keberadaan kelompok separatis yang dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi politik dalam lanskip kekayaan di tanah Papua bukanlah hisapan jempol belaka.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)