Portal Nawacita

Bersatu Kita Maju

Pdt. Socratez Yoman

Pdt. Socratez Yoman

Socratez Membangkang Ajaran Kristen Sebut Pemerintah Indonesia Bukan Wakil Allah

portalnawacita.com – Sebuah pandangan provokatif kembali muncul dari seorang pendeta politis pembela kelompok separatis, yakni Socratez Yoman. Dalam sebuah unggahan tulisan terbarunya di normshedpapua.com berjudul: Pemerintah Bukan Wakil Allah, dalam konteks Papua, Pemerintah Indonesia Hadir Sebagai Raja Firaun dan Raja Goliat Modern di Papua. Dirinya secara panjang lebar menuliskan hal tersebut melalui pendekatan dari pandangan teologi. Disebutkannya bahwa terdapat tiga teologi yang berkembang di Indonesia, yakni Teologi negara, Teologi Geraja Negara, dan Teologi Profetis.

Dalam Teologi Negara/Pemerintah, dirinya menilai bahwa negara sejak lama telah memanipulasi surat (Roma 13:1-7) untuk pembenaran dan legitimasi kekejaman, kejahatan, kekejian dan tindakan perampokan yang dilakukan terhadap rakyat. Dalam konteks tanah Papua, disebut bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan dan kuasa kepada Indonesia untuk merendahkan martabat orang asli Papua. Pemerintah dan TNI-Polri menggunakan teologi negara untuk membantai orang asli Papua atas nama kepentingan NKRI atau kepentingan emas di Papua. Kemudian berdasarkan Teologi Gereja Negara (TGN), dinilainya bahwa gereja yang menganut teologi ini selalu mempromosikan program-program pemerintah di mimbar-mimbar gereja dengan seruan agar jangan melawan pemerintah karena merupakan wakil Allah. Namun, mereka tidak pernah menegur pemerintah agar jangan melakukan kekerasan kepada umat Tuhan. Para pemimpin gereja, pendeta, dan gembala yang menyakini TGN dengan setia menjadi tameng dari penguasa yang bengis, kejam, dan jahat. Hidup diatas penderitaan, tetesan air mata dan cucuran darah umat Tuhan. Terakhir, berdasarkan Teologi Profetis, disebutnya bahwa para pendeta dan gembala yang menganutnya selalu setia berdiri bersama dengan umat Tuhan yang tertindas serta teraniaya. Mereka selalu menjadi suara bagi umat Tuhan yang tak bersuara. Menjadi sahabat yang terabaikan, tersingkirkan, dan yang dibuat tidak berdaya. 

Dari sinilah kemudian menjadi jembatan dari rentetan pendekatan ketiga teologi tadi. Terdapat tujuan dari seorang Socratez Yoman hingga harus repot-repot menggunakan dalil teologi. Bahwa menurutnya, rakyat dan bangsa West Papua punya hak hidup, hak politik untuk berdiri di kaki sendiri di atas tanah leluhur mereka. Perlakukan yang kejam, brutal, penangkapan, penculikan, penyiksaan, pembunuhan dan pemusnahan yang dilakukan pemerintah Indonesia telah melawan hukum Tuhan. Baginya, Tuhan tidak melarang Papua untuk merdeka, karena kemerdekaan dan kedaulatan setiap manusia hakiki dan fundamental sebagai pemberian Tuhan. Sebuah upaya untuk menyakinkan publik atas misi agar Papua lepas dari Indonesia, meski kita tahu popularitas pendeta ini hanya bagi segelintir jemaatnya saja. Disamping itu, banyak keblunderan dan kesalahan yang telah ia lakukan sebelumnya.

Socratez Yoman Manfaatkan Ajaran Gereja untuk Kepentingan Politis

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai tokoh agama hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Setiap pendeta dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani. Seorang pemimpin juga harus fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya secara maksimal. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya. Namun hal sebaliknya bisa dicontohkan dalam kasus Socratez Yoman. Baginya, pemerintah Indonesia adalah penjajah terhadap masyarakat Papua. Selain itu, lepas dari Indonesia menurutnya adalah solusi terbaik. Parahnya, keseluruhan narasi tersebut dibalut dengan menggunakan ajaran agama agar lebih meyakinkan masyarakat Papua untuk memiliki misi yang sama.

Posisi Socratez Yoman sebagai seorang pendeta sebenarnya telah kehilangan marwahnya dalam menyejukkan jemaat. Pasalnya, sejak dulu dirinya bahkan telah bersikap kontradiktif dengan memposisikan diri sebagai seseorang yang membela keberadaan kelompok separatis Papua yang jelas-jelas bertentangan dengan negara. Jika menurut ajaran agama Kristen bahwa pemerintah sebagai wakil Tuhan, maka yang dilakukan Socratez adalah pembangkangan. Dalam kutipan Alkitab Roma 13:1 disarikan bahwa orang Kristen sejati adalah orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman. Salah satu wujud nyata manusia terhadap kehendak Tuhan adalah taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan telah menetapkan pemerintah di atas muka bumi dengan maksud agar manusia hidup secara tertib dan teratur, dengan kata lain, pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Tujuan utama Tuhan mendirikan pemerintah sesungguhnya adalah demi kepentingan manusia itu sendiri. Maka dari itu Tuhan tidak menghendaki umat-Nya menentang, memusuhi atau melawan pemerintah yang sedang berotoritas, sebab “barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.” Sekali lagi, bahwa taat kepada pemerintahan berarti juga menghormati ketetapan Tuhan.

Hal ini tentu berbeda dengan apa yang telah dinarasikan oleh Socratez sebelumnya. Baginya apapun harus dilalui agar misi pelepasan Papua dari Indonesia tercapai, meski harus dengan mempermainkan ajaran agama sekalipun. Sejumlah jejak dari aksi yang dilakukan telah membuat banyak pihak mengernyitkan dahi dan mengelus dada tak habis pikir terhadap sikap sang pendeta. Setidaknya dari tahun 2014 hingga 2022, sejumlah tokoh dan media telah membahas dan membuka motif sang pendeta yang cenderung berpihak kepada kelompok separatis Papua.

Menolak Lupa Provokasi Seorang Socratez Yoman Terhadap Masyarakat Papua

Alumnus Universitas Indonesia (UI) yang juga merupakan Pengamat politik masalah Papua, Toni Sudibyo pernah merespon pernyataan Socratez pada tahun 2014 silam terkait rencana penyusunan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socratez tersebut merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.  

Pendeta Socratez juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun faktanya, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 sang pendeta juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5 – 7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.

Beranjak di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Pendeta Socratez. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut kemudian direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socratez bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dan lainnya merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Sikap menyesalkan kepada gerak-gerik Socratez juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan sang pendeta dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di Sentani yang diketuai oleh Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socratez sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socratez juga pernah mengunggah narasi menyebut Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan, bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Kasus terbaru, di tahun 2022 saat KPK mengusut Gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe. Pendeta Socratez Yoman disebut sebagai salah satu tokoh yang mendapat aliran dana dari agar turut mengamankan posisinya. Pasca penetapan sang gubernur non aktif sebagai tersangka KPK, Socratez kerap menuliskan opini yang dimuat di beberapa portal media, salah satunya di normshedpapua.com. Di salah satu tulisannya, ia pernah menyebut bahwa para jenderal berbintang didukung oleh Menko Polhukam dan KPK sedang berperang melawan Lukas Enembe untuk kepentingan konspirasi politik tahun 2024. Menurutnya uang 1 milyar ialah uang pribadi Lukas Enembe yang ada di kamarnya, bukan uang gratifikasi. KPK dan Menko Polhukam menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. KPK juga disebut lembaga yang tidak independen, menjadi alat politik praktis. Tak lama kemudian, terdapat pengakuan dari seorang tokoh Papua, bahwa segala tulisan bernada kritis dan cenderung sentimen negatif terhadap pemerintah merupakan pesanan dari Lukas Enembe.

Kepada Pendeta Socratez Sofyan Yoman, sebagai tokoh agama yang justru berpolitik, membela tokoh dan kelompok separatis yang jelas-jelas merupakan musuh negara pada akhirnya akan menerima konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Melindungi tokoh separatis dengan serentetan catatan kriminal dipastikan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Jika memang masih ingin disebut sebagai pendeta, maka segeralah bertobat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)