Sering Berikan Keterangan Palsu, KPK Bidik Pengacara Lukas Enembe Karena Halangi Penyidikan

portalnawacita.com – Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Papua khususnya di Jayapura masih menjadi sorotan banyal pihak berkaitan dengan kondisi dan keamanan dan kondusifitas wilayah. Momentum penangkapan Lukas Enembe masih menjadi perbincangan dimana saat ini pihak KPK masih terus melaksanakan pengembangan penyidikan. Perkembangan terbaru, Ketua DPR Papua Yunus Wonda yang juga dipanggil sebagai saksi dalam kasus Lukas Enembe mangkir dari pemeriksaan. Pihak KPK lantas menjadwalkan ulang pemanggilan. Sebelumnya, Isu adanya aksi unjuk rasa yang disebut akan berlangsung selama sepekan untuk menolak penangkapan Lukas Enembe yang diindikasi diinisiasi oleh tokoh gereja hingga tokoh separatis dipastikan hanyalah hoaks belaka. Meskipun demikian, sejumlah upaya antisipasi hingga kini masih terus dilakukan oleh aparat dalam rangka menjaga wilayah Papua, khususnya di Jayapura dan sekitar. TNI dan Polri dari Kodim 1701 serta Polresta Jayapura Kota menggelar patroli secara rutin dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca penangkapan Lukas Enembe. Patroli tersebut dimaksudkan sebagai bentuk antisipai adanya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum serta merespon adanya isu provokatif yang beredar.

Kapolres Jayapura, Fredrickus Makclarimboen, secara tegas mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda untuk saling menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kamtibmas tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan semata, tetapi tugas bersama. Karena itu, pihaknya sangat mengharapkan kontribusi para tokoh-tokoh dalam menjaga dan merawat lingkungan masing-masing, baik di lingkungan kampung, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan komunitas.

Bantahan Kepada Komnas HAM Terkait Indikasi Eskalasi Kekerasan Pasca Penangkapan Lukas Enembe

Sebelumya, dari Komnas HAM seperti yang disampaikan oleh Ketuanya, Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi eskalasi kekerasan seusai penangkapan Lukas Enembe. Secara khusus, Komnas HAM meminta kapolda Papua, pangdam 17 Cendrawasih, dan pemerintah daerah di Papua dapat menciptakan situasi kondusif secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam ketegangan di Papua. Dirinya juga meminta kepada TNI dan Polri mengambil langkah yang diperlukan dalam penanganan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, dengan tetap mengedepankan norma dan prinsip HAM.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD secara sigap membantah adanya peningkatan ekskalasi kekerasan di Provinsi Papua setelah Lukas Enembe ditangkap oleh KPK. Menurutnya, peningkatan sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM tersebut tidak terjadi. Dirinya menegaskan, berbagai unsur masyarakat di Papua sendiri mendukung penangkapan Lukas Enembe. Selain itu, dari laporan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, kondisi di Jayapura yang menjadi Ibu Kota Provinsi Papua kondusif.

Polisi Pulangkan Pendukung Lukas Enembe yang Sempat Bikin Ricuh

Terkait adanya simpatisan Lukas Enembe yang sempat diamankan oleh polisi karena terlibat melakukan aksi pelemparan dan provokasi saat penangkapan Lukas Enembe. Polresta Jayapura Kota dan Polres Jayapura akhirnya memulangkan 19 orang tersebut sejak Rabu 11 Januari lalu setelah terdapat jaminan dari pihak keluarga dan Kepala Kampung Sabron Sari, Kabupaten Jayapura.

Pemulangan tersebut dilakukan setelah dilakukan pertemuan dan penandatanganan kesepakatan tidak akan melakukan tindakan serupa. Tercatat 19 orang yang diamankan saat kericuhan terjadi, dua diantaranya di sekitar Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja dan 17 orang diamankan Polres Jayapura termasuk tiga orang yang mengalami luka tembak. Dari tiga orang yang mengalami luka tembak, seorang diantaranya meninggal. Dipulangkannya mereka sebagai bentuk restorative justice sehingga kasusnya juga tidak dilanjutkan.

Tak Gentar dengan Isu Pihak Bekingan Lukas Enembe

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri secara tegas juga menyatakan bahwa pihaknya tak pernah takut dengan orang belakang atau bekingan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe yang selama ini diisukan masih terus melakukan pergerakan dan upaya provokasi. KPK memiliki kekuatan secara lembaga dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi.

Menurutnya, tidak ada bekingan yang lebih kuat dibandingkan undang-undang. Karenanya, tak ada alasan bagi KPK takut dengan para koruptor meski mereka memiliki dukungan dari orang hebat di negara Indonesia. Firli memastikan KPK bisa bekerja sama dengan banyak pihak untuk menghalau orang di balik para koruptor. Apalagi, lembaga yang kini dia pimpin memiliki suara masyarakat sebagai senjata pemberantasan rasuah di Indonesia.

Pengacara Lukas Enembe Dibidik KPK Karena Sering Bicara Tak Sesuai Fakta

Kemudian berkaitan dengan progres penyidikan kasus Lukas Enembe, pihak KPK juga tengah mengkaji penerapan pasal perintangan penyidikan untuk tim pengacara Gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe yang kerap memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan fakta. KPK menegaskan tidak segan melakukan tindakan hukum jika bukti yang dimiliki cukup.

Sebelumnya, Pengacara Lukas, Petrus Bala Patyyona menyebut kliennya dalam kondisi sakit. Bahkan, lanjutnya, orang nomor satu di Papua itu membutuhkan popok dewasa di rumah tahanan (rutan) KPK. Namun berdasarkan keterangan dokter IDI dan RSPAD, kondisi Lukas Enembe dalam keadaan sehat dan beraktivitas normal di rutan,

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)