Pemerintah Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Transformasi Digital

Transformasi ekonomi dan keuangan digital adalah kunci pemulihan ekonomi ketika pandemi Covid-19 mulai mereda. Pengembangan talenta digital dapat mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital sekaligus mensyaratkannya sebagai hal yang fundamental.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, dalam Festival Ekonomi Digital (FEKDI) 2023 hari ketiga, di Jakarta, Rabu (10/5/2023). Sebelumnya, turut diluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan pembayaran menggunakan metode pindai standar respons cepat Indonesia (QRIS) lintas negara Indonesia-Malaysia, Senin (8/5).

“Selama tiga tahun terakhir, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan akibat pandemi dan berbagai rentetan gejolak ekonomi global. Namun, kondisi tersebut justru menunjukkan peran penting dari inovasi teknologi dalam menjaga daya saing dan ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.

Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai 77 miliar dollar AS atau bertumbuh 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di Asia Tenggara dengan menguasai lebih dari 40 persen pangsa pasar di kawasan itu.

Lebih lanjut, nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan akan terus bertumbuh menjadi 130 miliar dollar AS pada tahun 2025 dan berlanjut mencapai 360 miliar dollar AS pada tahun 2030. Selain itu, akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital juga tercermin melalui pemanfaatan teknologi layanan keuangan.

“Transaksi uang elektronik per Maret 2023 tumbuh sebesar 11,39 persen atau mencapai Rp 34,1 triliun. Sampai Februari 2023, tercatat ada 785 pelaku usaha teknologi finansial (fintech) dengan penyaluran kredit sebanyak Rp 18,23 triliun,” imbuh Rudy.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menambahkan, pandemi menjadi katalisator transformasi digital sekaligus memengaruhi aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan transaksi keuangan. Selama pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan, produk dan layanan keuangan digital terbukti efektif membantu masyarakat, bahkan menggeser pola transaksi masyarakat dari yang sebelumnya konvensional menjadi digital.

“Minat masyarakat tersebut terus bertumbuh sehingga menjadikannya sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membentuk ekosistem keuangan digital. Ke depan, akses keterjangkauan layanan digital perlu diperluas demi meningkatkan inklusi keuangan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional,” kata Ma’ruf dalam sambutannya secara virtual.

Wakil Presiden menyebut, saat ini ASEAN mempunyai visi menjadi episentrum pertumbuhan global. Oleh sebab itu, integrasi ekonomi di ASEAN mensyaratkan transformasi digital melalui peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta daya saing.

Namun, ketimpangan digital di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diselesaikan. Ma’ruf menambahkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membangun infrastruktur digital, membuat regulasi yang menunjang pembangunan digital, termasuk peta jalan Indonesia digital 2021-2024, serta melakukan edukasi dan literasi digital.

“Sektor digital memiliki struktur yang kompleks, berubah dengan sangat cepat, dan kerap memunculkan isu-isu baru. Oleh sebab itu, sumber daya manusia dan ahli-ahli digital mesti lahir untuk mengimbanginya, salah satunya dengan melakukan edukasi pengembangan internet. Kementerian/lembaga terkait dapat mengambil bagian dalam tugas itu,” imbuh Ma’ruf.