Portal Nawacita

Bersatu Kita Maju

Mendorong Kesuksesan Pemilu 2024 di Papua

Tahapan kampanye pemilihan umum atau pemilu 2024 telah mulai dilaksanakan sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Di Kabupaten Jayapura terdapat 513 calon anggota legislatif dan 18 partai politik yang bersaing mencari simpati rakyat di 139 kampung dan lima kelurahan untuk menjadi pemenang pada pemilu 14 Februari 2024.

Ratusan spanduk dan baliho calon anggota legislatif (caleg) maupun tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden– Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD– tampak di setiap sudut kota hingga ke kampung-kampung.

Bahkan ornamen Natal yang biasanya mendominasi di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, menjelang 25 Desember tiap tahun itu kalah ramai dengan berbagai spanduk dan baliho calon legislatif dan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Masalah ini sempat menjadi ‘buah bibir’ masyarakat Nasrani di Kabupaten Jayapura yang sangat kental dan religius dalam urusan keagamaan karena mayoritas warga di Papua menganut agama Kristen.

Meski demikian, masyarakat setempat masih bisa memahami karena tahapan pemilu 2024 yang telah menjadi agenda nasional harus tetap berjalan. Apalagi caleg di Kabupaten Jayapura juga didominasi oleh umat Nasrani dan Orang Asli Papua (OAP).

Nuansa Natal yang damai juga terusik tatkala terjadi kericuhan saat pengantaran jenazah almarhum Lukas Enembe pada 28 Desember 2023 dari Bandara Sentani ke Sekolah Teologia Atas Injili (STAKIN) di Sentani.

Di STAKIN masyarakat luas bisa datang melihat jenazah Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023, sebelum jenazah dibawa menuju kediaman almarhum di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua.

Gangguan keamanan saat pelaksanaan tahapan pemilu ternyata tidak berhenti di situ. Dalam rentang waktu 28-31 Desember 2023 masyarakat masih terus berjaga-jaga di kompleks mereka masing-masing.

Tepat pada 1 Januari 2024 terjadi insiden di Kampung Karya Bumi Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Papua yang menimbulkan korban jiwa. Dalam insiden tersebut, sebuah balai kampung dan beberapa rumah dibakar sehingga warga harus mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat terdekat.

Dengan rentetan kejadian tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura meminta pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Jayapura untuk memperhatikan situasi terkini di wilayah ini.

Bawaslu mengharapkan parapihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jayapura untuk bekerja keras demi menyukseskan agenda nasional pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi di Indonesia.

Sebagai respon atas rentetan kejadian tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias SY Rumbewas mengatakan telah mengeluarkan imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar memastikan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Distrik Namblong tetap berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang berlaku.

KPU Kabupaten Jayapura diminta memastikan hak pilih dari 1.022 pemilih yang tersebar di empat TPS di Kampung Karya Bumi tidak hilang dan tidak dapat digunakan karena situasi yang terjadi.

Bawaslu juga meminta KPU Jayapura untuk memastikan pelaksanaan kampanye Pemilu tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU khususnya pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu di Distrik Namblong.

KPU hendaknya mempersiapkan alternatif lain untuk menghadapi kemungkinan apabila sampai dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, keadaan di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong tidak berangsur kondusif sehingga menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum.

Disamping itu, KPU harus bertindak secara cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk menghadapi situasi di Kampung Karya Bumi, apabila keadaan di daerah tersebut dapat mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024.

Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Jayapura harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan asas Pemilu serta prinsip penyelenggaraan Pemilu, kata Bawaslu.

Tentu harapan banyak orang, permasalahan di Kampung Karya Bumi Besum segera membaik sehingga warga setempat bisa kembali ke rumah mereka, dan tahapan pemilu 2024 bisa kembali berjalan seperti sebagaimana mestinya.

“Kami berharap masalah ini bisa selesai dengan baik dan aktivitas masyarakat kembali normal, serta proses dan tahapan pemilu yang sementara berlangsung ini dapat berjalan baik tanpa ada hambatan apapun,” kata Zacharias.

Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo telah bertemu dengan Ketua Masyarakat Adat dan tokoh intelektual Daerah Grime Nawa pada Rabu (3/1) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menyelesaikan masalah di Kampung Karya Bumi Besum tanpa merugikan banyak pihak.

Tentu dalam pertemuan itu poin pentingnya ialah pemerintah menginginkan perdamaian sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali seperti biasa.

Pihak masyarakat adat daerah Grime Nawa menuntut ganti rugi dan denda, tetapi tuntutan itu akan tercatat dalam sebuah dokumen yang diserahkan oleh Ketua Masyarakat Adat Daerah Grime Nawa Zadrak Wamebu di hadapan masyarakat adatnya kepada Penjabat Bupati Jayapura pada Jumat (5/1) 2024 di Kampung Karya Bumi Besum.

“Tentu kami berharap masalah ini cepat selesai sehingga roda kehidupan, ekonomi dapat berjalan kembali dan sektor pembangunan terus tumbuh di daerah ini,” ujar Triwarno.

Apalagi sudah ada penegasan dari Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen bahwa kondisi di Kampung Karya Bumi Besum sudah kondusif meski masih dijaga oleh pihak keamanan dari TNI-Polri. Warga Kampung Karya Bumi Besum yang sudah dewasa bisa kembali ke rumah masing-masing.

Warga hanya bisa berharap segala kekacauan yang terjadi di Kabupaten Jayapura secara beruntun ini bisa segera diatasi dan kondisi kembali normal sehingga tahapan pemilu 2024 dapat kembali berjalan hingga 10 Februari 2024.

Demikian juga masa tenang yang digelar menjelang pencoblosan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diharapkan bisa benar-benar memberi ketenangan kepada masyarakat.

Dan pada akhirnya di hari pencoblosan pada 14 Februari seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa menentukan pilihannya dengan hati jernih dalam suasana yang aman dan damai.