Portal Nawacita

Bersatu Kita Maju

Pemeriksaan Terhadap Lukas Enembe

Pemeriksaan Terhadap Lukas Enembe

KPK Terus Cari Barang Bukti Aset Lukas enembe Untuk Bongkar Pencucian Uang

portalnawacita.com – Adanya dorongan dari berbagai pihak agar KPK bersikap tegas dalam penuntasan kasus korupsi dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe bakal terealisasi secara perlahan namun pasti. KPK saat ini giat lakukan pencarian barang bukti dan pemeriksaan saksi terkait Lukas Enembe. Tim penyidik KPK juga tengah menelusuri kepemilikan aset sang gubernur sebagai upaya untuk membongkar dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh gubernur petahana tersebut. Melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dijelaskan bahwa setiap perkara yang ditangani, komisi anti rasuah berusaha mengoptimalisasi pemulihan aset (asset recovery). Dalam upaya tersebut, tiap penanganan perkara oleh KPK dipastikan selalu dikembangkan pada penerapan pasal maupun UU lainnya, termasuk TPPU.

Meski demikian, hingga kini KPK disebut masih berfokus pada pembuktian dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Lukas Enembe. Untuk diketahui bahwa sebelumnya, KPK telah mendalami status sebuah apartemen di Jakarta yang diduga menjadi tempat tinggal Lukas Enembe. Hal ini berdasarkan pada hasil pemeriksaan seorang saksi karyawan swasta bernama Kiki Otto Kurniawan pada Kamis 29 Desember 2022 lalu.  Saksi hadir dan didalami soal pengetahuannya, diantaranya mengenai status apartemen di Jakarta yang menjadi tempat tinggal tersangka Lukas Enembe dan keluarganya. Namun hingga kini pihak KPK belum membeberkan lokasi persis apartemen tersebut untuk kepentingan penyidikan.

Penundaan Penjemputan Paksa Lukas Enembe untuk Hindari Konflik Horizontal

Belum adanya langkah penangkapan maupun penjemputan paksa terhadap tersangka Lukas Enembe telah menjadi sorotan sejumlah pihak. Mereka sempat menilai bahwa KPK tidak bersikap tegas dan cenderung mengulur permasalahan. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa terdapat sejumlah alasan mengapa hingga kini Lukas Enembe belum juga dijemput secara paksa oleh KPK. Salah satunya berkaitan dengan ketidakinginan KPK terjadinya konflik horizontal di tanah Papua sebagai akibat dari upaya paksa tersebut. Disebutkan bahwa Lukas Enembe memiliki banyak pendukung yang berjaga di rumahnya dengan membawa senjata tajam. KPK memperhitungkan dampak sosial yang mungkin terjadi. Dirinya juga mengatakan bahwa terkait dengan konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.

Pemanggilan Ketua Umum KADIN dalam Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi Lukas Enembe

Masih dalam upaya mengumpulkan barang bukti adanya aset Lukas Enembe, KPK bakal kembali memanggil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe. KPK menilai keterangan Arsjad dibutuhkan untuk membuat terang kasus. KPK pun mengultimatum Arsjad kooperatif memenuhi panggilan keduanya. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan bahwa setiap saksi yang dipanggil tim penyidik wajib memenuhi undangan dan memberikan keterangan sesuai yang diketahuinya. Ali berharap keterangan Arsjad bisa mempermudah tim penyidik mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat dan Marketing PT Kapuk Naga Indah (Anak Perusahaan Agung Sedayu Group) Juliani Arinandi sempat mangkir dari panggilan penyidik KPK.

Desakan Tokoh Adat dan Masyarakat Papua agar Lukas Enembe Ungkap Seluruh Pihak yang Terlibat Korupsi

Salah satu masyarakat yang menilai peliknya kasus Lukas Enembe datang dari warga Kabupaten Keerom bernama Thomas Kereway. Dirinya mengaku aktif mengikuti perkembangan berita terkait proses hukum kasus yang menjerat Lukas Enembe. Menurutnya langkah yang ditempuh oleh lembaga antirasuah KPK dalam penanganan kasus Lukas Enembe sudah tepat dan manusiawi. Mestinya, Lukas juga membalas dengan bersikap lebih kooperatif terhadap KPK dan lebih legowo.

Dirinya meminta Lukas Enembe agar berterus terang kepada KPK untuk membuka siapa kroni-kroni, pihak swasta, maupun para pejabat daerah lainnya di wilayah Papua yang terlibat kasus. Selain memudahkan tugas KPK, juga akan sangat membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua pada era Otsus tahap kedua saat ini, sehingga tidak seperti hasil Otsus tahap satu yang dinilainya gagal dan terhambat akibat korupsi.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Papua, Daniel Toto, mengungkapkan bahwa Gubernur Lukas Enembe beberapa waktu lalu telah melakukan beberapa tugas di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua. Termasuk kegiatan terkini yang banyak disorot publik adalah kehadirannya saat peresmian kantor Gubernur Papua. Sehingga, Lukas Enembe seharusnya tidak bisa lagi menggunakan alasan sakit untuk menghindari pemeriksaan tim penyidik KPK. Seorang tersangka kasus korupsi mestinya ditahan. Menurutnya, kasus Lukas Enembe terang benderang di mata masyarakat, bahkan masyarakat awam pun mengetahui bahwa benar-benar ada terjadi satu tindakan penyalahgunaan keuangan daerah yang seharusnya dipakai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dorongan IPW Terhadap KPK untuk Tegakkan Hukum Terhadap Kasus Lukas Enembe

Sejumlah dorongan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak agar penegakan hukum dalam kasus sang gubernur segera dituntaskan. Salah satu dorongan tersebut hadir dari organisasi Indonesia Police Watch (IPW). Melalui ketuanya, Sugeng Teguh Santoso mendorong agar KPK lakukan penegakkan hukum yang lugas dan tidak tebang pilih dalam kasus Lukas Enembe. Terkait dua pengacara Lukas Enembe Roy Rening dan aloysius Renwarin yang dimintai keterangan sebagai saksi, dirinya meminta keduanya harus menghormati hukum dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada KPK. Pernyataan kedua pengacara yang sempat berkilah tidak datang memenuhi panggilan KPK dengan alasan imunitas Profesi advokat justru menimbulkan spekulasi publik. Karena respon dengan merujuk imunitas Profesi advokat seakan-akan menunjukkan keduanya akan diproses sebagai tersangka. Padahal masih dalam tahap diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara Lukas Enembe.

Ketentuan pasal 16 UU Advokat yang telah diperluas pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata didalam dan diluar persidangan pengadilan dalam rangka pembelaan kliennya mengisyaratkan adanya itikad baik. Bila dalam pembelaan terhadap kliennya dilakukan dengan melanggar norma hukum dan atau norma kepatutan maka advokat tersebut tidak dilindungi oleh imunitas profesi. Seorang advokat dapat saja dikenakan proses pidana pasal 21 undang-undang tipikor bila dalam menjalankan tugasnya membela klien tidak berlandaskan itikad baik. Hal tersebut sudah terjadi pada advokat Frederick Yunadi dalam kasus mantan ketua DPR Setya Novanto dan Advokat Lucas yang telah dipidana karena menghalangi penyidikan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)