October 28, 2021

Portal Nawacita

Bersatu Kita Maju

Jokowi Tolak Amandemen dan Jabatan 3 Peroide

PortalNawacita – Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang kini tengah bergilir di MPR. Jokowi juga menolak wacana presiden tiga periode.

Hal itu ia sampaikan saat para Ketum dan Sekjen partai politik koalisi pendukung pemerintahan nonparlemen bertemu Jokowi di Istana Negara, hari ini, Rabu (1/9).

Awalnya, Afri menitipkan pesan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang tak bisa hadir dalam pertemuan itu. Yusril, kata Afri, mengatakan siap untuk membantu bila pemerintah hendak melakukan amendemen UUD 1945.

“Pak Yusril pesan soal amandemen terbatas. Pak Yusril siap bantu soal amandemen terbatas bila diinginkan atau diadakan,” kata Afri kepada CNNIndonesia.com (1/9).

Mendengar ucapan itu, Jokowi lantas merespons Afri. Jokowi, kata dia, menolak rencana amendemen UUD 1945 karena rentan untuk melebar ke mana-mana. Jokowi, kata Afri, rencana tersebut terserah MPR.

“Selesai itu presiden menanggapi lagi. “‘Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ucap Afri.

“Semua terserah di Senayan MPR. Beliau sampaikan begitu,” tambahnya.

Selain itu, Afri mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi hanya menyampaikan mengenai pandemi, ekonomi dan pemindahan ibu kota negara.

Ia juga mengatakan tiap-tiap Ketum Parpol dipersilakan untuk berbicara merespons yang sudah dijelaskan oleh Presiden.

Parpol koalisi yang di luar parlemen yang masuk koalisi Jokowi adalah PBB, Hanura, PSI, PKPI dan Perindo.

Sebelumnya Jokowi juga mengumpulkan petinggi partai koalisi yang punya kursi di Parlemen yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP serta PAN yang jadi anggota terbaru koalisi.


Isu amendemen mencuat yang diusulkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bambang berharap amendemen nantinya mengatur kewenangan MPR untuk mengesahkan PPHN.

Rencana ini dikritik karena dituding bakal menyasar pasal-pasal lain dalam konstitusi dan bukan tidak mungkin juga menyentuh pasal soal masa jabatan presiden.[*]

cnnindonesia.com