January 25, 2022

Portal Nawacita

Bersatu Kita Maju

Jokowi Perintahkan Jajaran Menteri Revisi UU Cipta Kerja Sesuai Putusan MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para pembantu menterinya untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para pembantu menterinya untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 29 November 2021.

Jokowi mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki atau revisi UU Cipta Kerja dalam jangka 2 tahun ke depan.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi MK, nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan meski ada revisi, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin pelaku usaha atau investor dalam dan luar negeri bahwa investasi yang dilakukan atau pun sedang proses tetap aman.

“Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, Majelis Hakim MK, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.***